Alvin Lie: Penurunan Tarif Penerbangan LCC Tidak Mengikat Secara Hukum

Alvin Lie: Penurunan Tarif Penerbangan LCC Tidak Mengikat Secara Hukum
Alvin Lie. ( Foto: Antara )
Thresa Sandra Desfika / CAH Sabtu, 13 Juli 2019 | 12:07 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pengamat penerbangan Alvin Lie menilai kebijakan penurunan tarif penerbangan low cost carrier (LCC) domestik pesawat jet yang ditetapkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tidak mengikat secara hukum.

Menurut dia, apabila maskapai, dalam hal ini Citilink Indonesia dan Lion Air sanggup, maka silakan dilaksanakan. Kalau maskapai tidak sanggup dan tidak melaksanakannya, juga tidak apa-apa. Adapun kebijakan itu meminta maskapai berbiaya hemat untuk diskon tarif penerbangannya pada Selasa, Kamis, Sabtu setiap pukul 10.00-14.00, khusus bagi penerbangan domestik pesawat jet.

"Tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar maskapai. Perlu diperhatikan bahwa kebijakan ini lahir bukan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dengan airlines. Airlines ditekan, dipaksa tanpa landasan hukum," ujar Alvin dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/7/2019).

Dia meminta, semua pihak melihat kembali tarif batas atas (TBA) dan tarif batas bawah (TBB) penumpang pesawat domestik niaga berjadwal. Sesuai peraturan, TBB adalah 35 persen dari TBA. Oleh karena itu, memaksa LCC memasang harga pada 50 persen TBA sama dengan menjual tiket mendekati TBB.

Dengan seperti itu, lanjut Alvin, Kementerian Koordinator Bidang Perekenomian abai pada titik impas maskapai pada kisaran 70 persen TBA dengan tingkat keterisian 65 persen.

"Kalau airline rugi karena melaksanakan pemaksaan ini, apakah menko (menteri koordinator bidang perekonomian) mau bertanggung jawab?" imbuh Alvin.

Selain itu, ujar Alvin, untuk membuat peraturan perundang-undangan ada tahapan-tahapan yang wajib dilakukan. Termasuk mempertimbangkan kepentingan subjek yang diatur. Terkait hal itu, menurut Alvin, Indonesia National Air Carrier Association (INACA) dan maskapai pasti sangat keberatan dan menolak.

"Saat ini saja INACA sudah mengadukan ke Ombudsman dugaan maladministrasi dalam penerbitan Keputusan Menteri Perhubungan KM106/2019 yang menurunkan TBA," ujar Alvin yang juga merupakan anggota Ombudsman.

Sejak 2014, sambung Alvin, TBA tidak pernah dinaikkan, malah diturunkan. Padahal biaya operasi maskapai sudah naik signifikan. "Tidak sepatutnya pemerintah masuk sedemikian jauh ke ranah korporat. Itu bukan ranah pemerintah," papar Alvin.

Dia menyebutkan, sejauh maskapai tidak melanggar TBB dan TBA tidak ada alasan pemerintah untuk intervensi, kecuali jika pemerintah membiayai program tersebut.

Ironisnya lagi, sambung alvin, pemerintah hanya mengurus rute yang dilayani dengan pesawat jet dan abai terhadap rute yang dilayani pesawat propeller. Padahal pesawat propeller melayani kota-kota kecil yang sangat butuh transportasi udara.

"Lagipula biaya angkut per kursi per kilometer pesawat propeller sangat tinggi mncapai 3 - 5 kali lipat pesawat jet," tandas dia.



Sumber: BeritaSatu.com