Kemhub Turunkan Tim Bantu Atasi Tumpahan Minyak di Tanjung Karawang

Kemhub Turunkan Tim Bantu Atasi Tumpahan Minyak di Tanjung Karawang
Ilustrasi kilang minyak dan gas (migas) ( Foto: Istimewa )
Thresa Sandra Desfika / WBP Senin, 22 Juli 2019 | 17:53 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Perhubungan (Kemhub) mengirimkan tim ahli serta mengerahkan kapal patroli Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai serta bekerja sama dengan PT Pertamina dalam upaya mengatasi insiden kebocoran minyak dan gas (migas) di sekitar anjungan Lepas Pantai YYA-1 area Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) yang terjadi sejak 12 Juli 2019 di Pantai Utara Jawa Karawang, Jawa Barat.

Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Ahmad mengatakan, sumur tersebut dioperasikan PT Pertamina Hulu Energi (PHE), yang terletak 2 kilometer (km) dari Perairan Pantai Utara Jawa, Karawang.

"Pertamina sendiri juga telah mengirimkan tim tanggap darurat dan pengerahan tim penanggulangan yang dilanjutkan dengan menerjunkan 7 tim ahli yang berasal dari berbagai sektor namun hingga kini insiden tersebut belum berhasil diatasi," kata Ahmad di Jakarta, Senin (22/7).

Dia menambahkan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut, ada tiga tingkatan (tier).

Menurutnya, insiden kebocoran migas di sekitar anjungan Lepas Pantai YYA-1 area Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java tersebut masuk tier 1 di mana yang bertindak sebagai mission coordinator (MC) adalah Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Kepulauan Seribu yang merupakan syahbandar terdekat dari lokasi kejadian.

"Informasi mengenai kejadian ini memang baru disampaikan oleh Pertamina ke Ditjen Perhubungan Laut cq. Kantor KSOP Kelas IV Kepulauan Seribu pada 18 Juli 2019. Kami sangat menyayangkan keterlambatan pelaporan tersebut," ujar Ahmad.

Namun demikian, menurut Ahmad, Ditjen Perhubungan Laut bergerak cepat dengan berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak terkait untuk menyiapkan langkah-langkah penanggulangan insiden tersebut dan memastikan bentuk penanganannya sesegera mungkin.

Sementara Kepala KSOP Kelas IV, Capt. Herbert Marpaung menerangkan bahwa pihaknya telah mengerahkan kapal patroli KNP. Sebanyak 355 ke lokasi kejadian. Adapun menurut informasi dari Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PPLP) Kelas I Tanjung Priok, kapal patroli KN. Jembio dan KN. Alugara juga dipersiapkan untuk diberangkatkan menuju lokasi kejadian.

"Setelah mendapatkan laporan dari PT PHE pada tanggal 18 Juli 2019, KSOP Kepulauan Seribu segera mengaktifkan tim penanggulangan musibah tumpahan minyak, membentuk Pos Komando (Posko) dan menginstruksikan terminal khusus di wilayah kerja Kepulauan Seribu untuk bersiapsiaga dan memberikan bantuan terhadap insiden tersebut," ujar Capt. Herbert Marpaung.

Pada Sabtu (21/7), lanjut Herbert, tim Ditjen Perhubungan Laut telah melakukan peninjauan lapangan melalui udara bersama tim PHE dan stakeholder terkait serta menuju crisis center PHE ONWJ guna berkoordinasi serta mendapatkan info lanjut tentang tahapan-tahapan penanganan tumpahan minyak, strategi penanganan platform dan strategi penutupan sumber atau sumur.

Herbert mengatakan bahwa pihaknya akan memperbaharui informasi dan evaluasi setiap saat terkait perkembangan yang terjadi, termasuk persiapan peningkatan ke tier 2 jika diperlukan.

"Pemerintah melakukan antisipasi di laut dan di darat untuk menghindari kejadian tak diinginkan, salah satunya menyiapkan oil boom untuk melokalisir sebaran tumpahan minyak di seputar lokasi kejadian. Oil boom ini nantinya akan menjadi barrier agar lumpur yg mulai tercampur minyak tak banyak mencemari laut," tutup Capt. Herbert Marpaung.



Sumber: BeritaSatu.com