Industri Jamu Terhambat Regulasi BPOM

Industri Jamu Terhambat Regulasi BPOM
Ilustrasi jamu ( Foto: Istimewa )
Ridho Syukro / YUD Senin, 22 Juli 2019 | 18:26 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Sido Muncul Irwan Hidayat mengatakan industri jamu terus berkembang seiring dengan kesadaran masyarakat yang peduli kesehatan. Industri jamu saat ini sudah berkontribusi terhadap PDB karena menyerap lapangan kerja dan termasuk padat karya.

Meskipun industri jamu tumbuh berkembang tetapi industri jamu masih dihadapkan pada masalah regulasi khususnya regulasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Saat ini, BPOM hanya memberikan izin produksi untuk 350 jenis tanaman obat padahal Indonesia merupakan negara dengan tanaman obat jamu paling banyak.

Jenis tanaman obat yang bisa dijadikan jamu mencapai ribuan tetapi yang diberikan izin resmi hanya 350 jenis tanaman.

Menurut dia, pemerintah telah membuang potensi yang ada dan tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin.

"Tanaman yang bisa dijadikan jamu banyak sekali tetapi hanya dikasih batas 350 jenis tanaman saja," ujar dia di Jakarta, Senin (22/7/2019).

Ia meminta agar BPOM melakukan uji toksinasi kepada ribuan tanaman obat yang berpotensi menjadi jamu. Biaya toksinasi minimal mencapai Rp 100 juta dan tidak terlalu mahal, BPOM bisa menyiapkan anggarannya. Permintaan pelaku industri jamu adalah mengembangkan jenis tanaman baru agar industri jamu semakin berdaya saing.

"Industri jamu sudah bagus tinggal dikembangkan lagi agar lebih OK," ujar dia.

Menanggapi keluhan pelaku industri jamu, Kepala BPOM Penny Lukito akan mengajak pelaku usaha berdiskusi dan meminta masukan. Pemerintah tidak ingin regulasi menghambat kinerja industri dan harus ditemukan solusinya.

"BPOM akan mempertimbangkan usulan pelaku industri jamu untuk kebaikan bersama," ujar dia.

Sementara tanggung jawab BPOM cukup besar karena mengawasi ribuan jenis produk, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan olahan untuk 265 juta penduduk dan bukan pekerjaan mudah.

BPOM melakukan tugasnya secara full spectrum mulai dari pre market evalution, post market control, pembinaan dan penindakan.

Berdasarkan data perkara periode 2016 hingga Juni 2019 dapat dikatakan bahwa jumlah perkara tindak pidana obat dan makanan cenderung meningkat, rinciannya adalah 250 perkara pada 2016. 293 perkara pada 2017, 302 perkara pada 2018 dan 116 perkara hingga Juni 2019.

Presiden Joko Widodo pernah menyampaikan bahwa permasalahan yang perlu dibenahi BPOM adalah masalah manajemen serta tata kelola pengawasan obat dan makanan.

Pada tahun 2017 diterbitkan instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan dan disusul dengan Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

" Kedua hal ini memberikan kekuatan legal bagi BPOM untuk meningkatkan mutu dan pelayanan," ujar dia.

BPOM juga telah memperluas unit pelaksana teknis hingga mencapai 73 unit yang terdiri dari 21 Balai Besar POM, 12 Balai POM dan 40 kantor Badan POM di Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2019, sebanyak 1.064 orang Calon Pegawai dari berbagai daerah siap untuk memperkuat BPOM.

Berbagai program terobosan sudah dilakukan BPOM diantaranya Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan pada 2017.

Gerakan Nasional Sadar Pangan Aman dan Gerakan UMKM Jamu berdaya saing sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan industri obat tradisional.

BPOM juga peduli terhadap UMKM obat tradisional, pangan, kosmetik dan sudah diluncurkan Program Terpadu Lintas Kementerian Lembaga contohnya Pengembangan UMKM Obat Tradisional, Kosmetik dan Pangan Berdaya Saing di 8 Kementerian dan Lembaga.

Disamping itu, BPOM melakukan langkah konkrit terkait hilirisasi riset dan penelitian untuk dapat dimanfaatkan secara komersial melalui pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Produk Biologi.

Tidak hanya domestik, BPOM juga terlibat dan berkontribusi dalam kegiatan, internasional seperti Badan POM menjadi salah satu dari pusat pelatihan WHO untuk evaluasi data uji klinis.

Pada 2018-2019 secara berkelanjutan menjadi tuan rumah The 30th Asean Consultative Committee for Standards and Quality on Traditional Medicines and Health Supplements Products Working Group.

BPOM juga memiliki Command Center dan sudah dilengkapi dengan informasi tentang pengawasan obat dan makanan.

BPOM juga mendapatkan masukan agar memeriksa jajanan yang dijual di sekolah.

Pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait permasalahan ini dan solusi yang dibutuhkan adalah lintas sektor.

"BPOM Tidak bisa bekerja sendiri harus team work," ujar dia.



Sumber: Investor Daily