Korsel Bebaskan Bea Masuk Anti-Dumping Kertas Indonesia

Korsel Bebaskan Bea Masuk Anti-Dumping Kertas Indonesia
Ilustrasi industri kertas ( Foto: Istimewa )
Ridho Syukro / FER Selasa, 23 Juli 2019 | 17:26 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Korea Selatan membebaskan bea masuk anti dumping untuk produk kertas tidak berlapis (Uncoated Paper) asal Indonesia.

Ha ini diumumkan Otoritas Korea Trade Commission (KTC), Kamis (18/7/2019), berdasarkan hasil penyelidikan atas kertas Indonesia, Tiongkok dan Brasil.

"Penyelidikan menunjukkan tidak terjadi kerugian material terhadap industri domestik Korea Selatan akibat dumping impor produk kertas,” ujar Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan, dalam siaran pers yang diterima redaksi, Selasa (23/7).

Penyelidikan anti dumping ini telah dimulai sejak Oktober 2018 lalu. Adapun produk kertas yang menjadi objek penyelidikan yaitu kertas tidak berlapis dengan berat antara 60 gram hingga 150 gram per 1 meter persegi termasuk kertas ukuran A3, A4, B4, dan B5.

Dalam laporan hasil penyelidikan, KTC merekomendasi pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Sementara (BMADS) terhadap importasi kertas asal Indonesia sebesar sekitar 3 persen hingga 7 persen. Selain itu, KTC melaporkan tidak terjadi kerugian terhadap industri kertas domestik.

Oke menjelaskan, WTO Anti Dumping Agreement mengatur suatu negara diperbolehkan menerapkan bea masuk tambahan apabila dalam penyelidikan anti dumping ditemukan adanya impor yang mengandung dumping sehingga menyebabkan kerugian material bagi industri dalam negeri.

Artinya, ada tiga komponen yang harus dipenuhi pihak otoritas yaitu adanya dumping, kerugian material serta ada hubungan sebab akibat di antara keduanya. "Dalam kasus ini, tidak satu pun komponen tersebut ditemukan," tambah Oke.

Direktur Pengamanan Perdagangan Kemdag, Pradnyawati mengatakan, keputusan tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah dan produsen selama proses penyelidikan. Sejak awal, pemerintah telah mendaftarkan diri sebagai interested party dan menyampaikan sanggahan tertulis.

Selain itu, pemerintah juga melakukan pendampingan kepada perusahaan Indonesia yang diselidiki saat KTC melakukan verifikasi on the spot. Kemudian, pemerintah menyampaikan pernyataan lisan pada pelaksanaan dengar pendapat yang diadakan KTC.



Sumber: Investor Daily