Genjot Ekspor UMKM, Dubes Harus Jalankan Market Intelligence

Genjot Ekspor UMKM, Dubes Harus Jalankan Market Intelligence
Pas FM menggelar acara Kongkow Bisnis dengan tema “Menanti Dukungan untuk UMKM’, di Jakarta, Rabu (31/7/2019) ( Foto: Herman / Herman )
Herman / MPA Rabu, 31 Juli 2019 | 19:57 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com – Untuk meningkatkan kinerja ekspor dari produk-produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang saat ini baru berkontribusi sekitar 17%, ekonom INDEF, Bhima Yudhistira mengingatkan untuk mengoptimalkan market intelligence yang seharusnya bisa dijalankan oleh para duta besar. Hal ini menurutnya belum terlihat, sehingga para pelaku UMKM yang ingin menggarap pasar ekspor masih mengalami banyak kebingungan.

“Kalau dari sisi pembiayaan, saya rasa pemerintah sudah cukup komit. Sudah ada KUR yang berorientasi ekspor juga. Yang saya lihat justru market intelligence kita yang masih kurang. Kalau ditanya ke pelaku UMKM, mereka masih meraba-raba produk yang dibutuhkan apa, calon buyer-nya siapa, kemudian perusahaan trading-nya siapa dan hal-hal lainnya. Jaringannya ini yang belum terbuka dan menjadi hambatan,” kata Bhima Yudistira di acara "Kongkow Bisnis Pas FM", di Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Karenanya, Bhima berpendapat peran duta besar di tiap-tiap negara perlu dioptimalkan dan lebih berorientasi pada peningkatan kinerja perdagangan, serta menjalankan fungsi sebagai market intelligence untuk mengidentifikasi kebutuhan produk, identifikasi selera konsumen di negara tujuan, hambatan perdagangan hingga jaringan distribusi di negara tujuan ekspor.

“Peran dari para duta besar ini yang menurut saya belum optimal. Seharusnya kerja mereka bukan hanya diplomasi politik, tetapi juga perdagangan,” ujar Bhima.

Di tengah kondisi ekonomi global yang tidak pasti, Indonesia menurutnya juga harus lebih agresif dalam melakukan penetrasi pasar ekspor. Jangan hanya terbatas pada beberapa negara traditional ekspor. Beberapa perjanjian perdagangan bebas (FTA) sebaiknya juga tidak hanya diarahkan pada negara-negara maju, tetapi juga ke negara-negara berkembang dan low-income yang prospek bagi produk-produk UMKM Indonesia.

“Tujuan ekspor harus diarahkan ke negara non tradisional dengan syarat pendapatan perkapitanya lebih rendah dari Indonesia. Ada beberapa temuan, kalau daya belinya lebih rendah dari Indonesia, produk-produk UMKM kita bisa masuk secara kualitas. Selain itu, hambatan dagangnya juga tidak terlalu banyak,” ujar Bhima.

Dana Desa yang digelontorkan ke sekitar 75.000 desa menurutnya juga harus lebih dioptimalkan untuk pengembangan BUMDes yang berorientasi ekspor. “Lima tahun ke depan, kita harus membangun ekspor dari pinggiran, dari desa-desa melalui pemanfatan Dana Desa untuk pengembangan UMKM yang berorientasi ekspor,” ujar Bhima.

Dalam kesempatan yang sama, Managing Director CPM Consulting, Eddy Iskandar menambahkan, persoalan mindset dari para para pelaku UMKM dan juga regulator juga harus dibenahi. Hal inilah yang menurutnya masih jadi hambatan dalam pengembangan ekspor produk-produk UMKM.

Mindset ini yang harus diubah kalau sebenarnya kita juga mampu dan harus mau berusaha. Sebagai contoh, pelaku UMKM kita sudah merasa kalah duluan dengan Malaysia karena mereka bicaranya Bahasa Inggris. Banyak yang saya dorong untuk ekspor, tetapi mundur karena bilangnya tidak bisa Bahasa Inggris. Padahal kalau mau belajar atau kursus, mereka pasti bisa,” ujar Eddy.



Sumber: BeritaSatu.com