Defisit BPJS Kesehatan Terindikasi Adanya Kecurangan

Defisit BPJS Kesehatan Terindikasi Adanya Kecurangan
Defisit BPJS Kesehatan Terindikasi Adanya Kecurangan (Foto: Youtube.com/BeritaSatu / BSTV)
Ahmad Salman / YTB Rabu, 31 Juli 2019 | 22:19 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Potensi tekor yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan sebesar Rp 28 triliun hingga akhir 2019 dan terindikasi terjadinya fraud atau kecurangan. Fraud disebabkan over klaim pada sistem layanan BPJS Kesehatan secara menyeluruh.

“Kita juga sedang terus mengevaluasi sistemnya,” ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Kecurangan bisa terjadi mulai dari data kepesertaan sampai kepada sistem rujukan antara puskesmas, rumah sakit ke BPJS serta sistem tagihan.

Baca juga: BPJS Kesehatan Nonaktifkan 5,2 Juta Penerima Iuran 

Sri Mulyani menyebut Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sepakat meminta Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan membenahi sistem pelayanan secara menyeluruh. Salah satunya menyeimbangkan antara iuran dan manfaat yang didapatkan.

“Bagaimana peranan pemerintahan daerah untuk lebih ditingkatkan lagi dalam pengelolaan sistem jaminan nasional Indonesia," kata Sri Mulyani.



Sumber: BeritaSatu TV