Atasi Peredaran Kartu SIM Zain, Penegak Hukum Harus Dilibatkan

Atasi Peredaran Kartu SIM Zain, Penegak Hukum Harus Dilibatkan
SIM Card operator telekomunikasi Zain. ( Foto: Pinterest / Dokumentasi )
Unggul Wirawan / WIR Rabu, 31 Juli 2019 | 22:30 WIB

Jakarta, Beritasatu.com- Berbagai lembaga sudah memprotes penjualan kartu SIM operator Zain asal Arab Saudi di Indonesia. Namun dukungan dari aparat penegak hukum tetap diperlukan agar surat edaran Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) yang melarang para pedagang dan pelaku distribusi kartu perdana jasa telekomunikasi asing dapat ditegakkan.

Setelah Komisi 1 DPR, Ombudsman Republik Indonesia, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) serta pengamat telekomunikasi juga memprotes keras penjualan kartu SIM dari negara Arab Saudi, Zain,

Dalam surat edaran BRTI No 2 tahun 2019 tersebut disebutkan pelarangan tak hanya SIM card Zain saja. Tetapi larangan juga berlaku pada kartu perdana telekomunikasi dari negara lainnya yang serupa dengan Zain yang jumlahnya cukup banyak dan dipasarkan melalui distributor dengan modus penyewaan MiFi.

Kepada wartawan di Jakarta, Rabu (31/7), Anggota Komisi I DPR RI Evita Nursanty mengapresiasi langkah BRTI. Namun pelarangan tersebut harus diikuti dengan tindakan konkret lainnya dengan mengajak aparat penegak hukum seperti pihak kepolisian untuk melakukan penindakan.

“Jika ada para pelaku usaha yang masih melakukan distribusi maupun penjualan SIM card dari negara lain harus dikeluarkan surat peringatan dan harus segera ditindak oleh pihak kepolisian,” ujar legislator dari Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) ini.

Penindakan

Hal senada juga diutarakan Ahmad Alamsyah Saragih, Komisioner Ombudsman Republik Indonesia. Jika regulator sudah mengeluarkan surat larangan, harus diikuti dengan penindakan hukum jika ada para pihak yang masih melanggar.

Menurut Alamsyah, peraturan yang dikeluarkan pemerintah tak akan berdampak apapun jika tidak diikuti dengan penegakkan aturan dan penindakan bagi oknum yang masih melanggar.

“Jika sebelumnya masih ada beda pendapat penanganan SIM card dari perusahaan telekomunikasi negara asing, kami masih bisa pahami. Namun kini dengan surat pelarangan dari BRTI sudah bisa dijadikan dasar yang kuat untuk melakukan penindakan jika masih ada pelaku usaha yang bandel. Pihak kepolisian harus segera bertindak jika ada yang melanggar. Pihak kepolisian juga harus menindak seluruh distributor dan penjualan SIM card asing di Indonesia. Termasuk yang menggunakan MiFi, ”ujar Alamsyah.

Dari pengamatan di beberapa embarkasi haji, hingga saat ini distribusi dan penjualan SIM card telekomunikasi Zain masih terus berjalan. Operator tersebut masih tak mengindahkan larangan yang dikeluarkan oleh Kominfo.

Para distributor tersebut masih dengan bebas melakukan kegiatan pembagian SIM Card dan penjualan paket data. Padahal pekan lalu Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengeluarkan larangan penjualan sementara kartu SIM milik Zain di Indonesia.



Sumber: Suara Pembaruan