Tarik Investasi, Perjanjian Konsesi Pelabuhan Harus Dipatuhi

Tarik Investasi, Perjanjian Konsesi Pelabuhan Harus Dipatuhi
Pelabuhan Marunda ( Foto: dok. beritasatu.com )
Thresa Sandra Desfika / MPA Selasa, 13 Agustus 2019 | 16:22 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) menilai konsistensi dalam mematuhi perjanjian konsesi pelabuhan merupakan syarat mutlak untuk mendorong investasi di sektor kepelabuhanan.

Adapun perjanjian konsesi pelabuhan adalah perjanjian kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam pengelolaan pelabuhan yang turut menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

"Kalau mau investasi di bidang pelabuhan, baik badan usaha pelabuhan (BUP) BUMN atau swasta, maka dia harus melakukan perjanjian konsesi. Karena itu, kepatuhan pada hukum dalam perjanjian konsesi menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan pelabuhan," kata Wakil Ketua Umum ABUPI Ariyanto dalam keterangannya, Selasa (13/8).

Akan tetapi, Ariyanto menekankan, apabila BUP ingin mengajukan konsesi, maka kesepakatan antar semua pihak terkait harus dilakukan secara menyeluruh sebelum dilakukan pengajuan.

Dia mencontohkan, Pelabuhan Marunda KCN, Jakarta yang tengah menghadapi sengketa hukum. Sengketa tersebut, menurutnya, tentu akan mengganggu operasional pelabuhan dan menghambat rencana investasi yang sudah disiapkan.

Sejauh ini, sebut Ariyanto, jumlah BUP yang mendapatkan konsesi dari pemerintah masih sedikit. Padahal, untuk mendapatkan konsesi sebetulnya tidak butuh waktu lama atau sekitar 1 tahun. Prosesnya terbagi atas pengajuan proposal, evaluasi, hingga persetujuan konsesi.



Sumber: Investor Daily