Peraturan Menpupera soal Jual Beli Rumah Harus Direvisi

Peraturan Menpupera soal Jual Beli Rumah Harus Direvisi
Tahun depan, pengembang seriusi proyek di kota-kota kecil ( Foto: ist / ist )
Lona Olavia / MPA Rabu, 14 Agustus 2019 | 09:18 WIB

Jakarta, Beritasatu.com- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (peraturan menpupera) terbaru terkait dengan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah menuai tanggapan negatif.

Direktur dan Sekretaris Perusahaan PT Ciputra Development Tbk Tulus Santoso mengatakan, Peraturan Menpupera 11/2019 tersebut tidak mendukung dunia usaha dan menjadi kontra produktif terhadap semangat pemerintah dalam meningkatkan kemudahan berusaha.

Dalam peraturan menpupera tersebut, ia mengimbau semestinya tidak terlalu mengatur commercial term biarkan pasar yang menentukannya.

"Itu tidak perlu mengatur terlalu detail. Paling tidak harus direvisi," tegasnya saat dihubungi Beritasatu.com, di Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Pengamat properti dari Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda menilai peraturan menteri ini membutuhkan sosialisasi lebih baik dan memang seharusnya sebelum ada peraturan ini kementerian harus melakukan audiensi. Sayangnya itu tidak dilakukan sehingga memberatkan bagi para pengembang.

Ia menambahkan, sebenarnya untuk rumah tidak terlalu masalah karena IMB bisa cepat. Tapi, yang agak berat untuk apartemen karena itu sudah ada undang-undangnya, juga undang-undang Rusun dengan aturan IMB harus selesai. Masalahnya IMB apartemen itu bisa 2-3 tahun baru selesai.

"Menurut saya harusnya para pihak dapat melakukan pertemuan karena memang ada beberapa hal yang memberatkan pengembang," katanya.

Seperti diketahui, peraturan menpupera yang dirilis pada 18 Juli 2019 itu mencabut dua peraturan sebelumnya, yakni Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/KPTS/1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun serta Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 09/KPTS/M/1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah (PPJP).

Peraturan menpupera yang mengatur PPJB terbaru tersebut juga mengatur dan menguraikan dua bagian utama, yakni pemasaran dan PPJB. Dalam permen itu, para pembeli dapat meminta pengembalian biaya kepada pengembang apabila pengembang tidak menepati perjanjian pembangunan.



Sumber: Suara Pembaruan