Walhi DKI Kecam Upacara Kemerdekaan di Pulau Reklamasi

Walhi DKI Kecam Upacara Kemerdekaan di Pulau Reklamasi
Para pelajar SMA di DKI Jakarta melaksanakan latihan paskibraka untuk peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-74, di Pulau D Reklamasi, Teluk Jakarta, Rabu 14 Agustus 2019 pagi. ( Foto: istimewa )
Erwin C Sihombing / WBP Kamis, 15 Agustus 2019 | 14:31 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) DKI mengecam pelaksanaan upacara HUT Kemerdekaan ke-74 RI di Pulau D hasil reklamasi. Secara simbolik Walhi DKI meyakini, pelaksanaan upacara kemerdekaan di lahan reklamasi dapat dibaca bahwa Gubernur Anies mendukung penuh reklamasi yang menurut aktivis mengancam lingkungan hidup.

"Kita tidak mengerti apa alasan Anies mengadakan upacara di atas pulau D, sementara pulau palsu tersebut merupakan produk perusakan lingkungan dan ekosistem teluk Jakarta," kata Direktur Walhi DKI Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi, di Jakarta, Kamis (15/8/2019).

Perhelatan upacara kemerdekaan di Pantai Maju atau Pulau D berdasarkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 71 Tahun 2019. Gubernur Anies beralasan pelaksanaan upacara di Pulau D untuk menegaskan bahwa lahan reklamasi milik negara bukan milik perorangan.

Menurut Tubagus, sikap Anies tersebut justru menunjukkan yang bersangkutan tidak lagi memikirkan lingkungan hidup dari produk kebijakannya itu.

"Dia lebih banyak ingin menunjukkan bahwa DKI menguasai Pulau D, padahal produk kebijakan dia (terkait reklamasi) mengancam kedaulautan warga atas lingkungan hidup," ujar Tubagus Soleh Ahmadi.

Ketua Fraksi PDI-P DKI Gembong Warsono menyatakan pihaknya menolak pelaksanaan reklamasi di Pulau D. Alasannya lahan tersebut masih menjadi kontroversi di sebagian masyarakat. PDI-P lebih mendukung DKI untuk menggelar upacara di daerah yang sakral seperti di lapangan Monas atau halaman Balai Kota.

"Pulau itu masih menjadi kontroversi di masyarakat, untuk apa Pak Anies mencoba membuat kegiatan di tengah-tengah lahan yang notabene masih dipersoalkan masyarakat. Tak perlu mencari legitimasi, padahal faktanya, di tengah masyarakat masih menjadi perdebatan," kata Gembong Warsono.



Sumber: Suara Pembaruan