Perusahaan Nasional Mampu Tangani Tumpahan Minyak

Perusahaan Nasional Mampu Tangani Tumpahan Minyak
Kementerian Perhubungan (Kemhub) terus melakukan upaya untuk menanggulangi musibah oil spill atau tumpahan minyak dari anjungan yang dioperasikan oleh PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) di Pantai Utara Jawa. ( Foto: Beritasatu Photo / Istimewa )
Merdhy Pasaribu / MPA Kamis, 15 Agustus 2019 | 19:38 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com-PT Pertamina (Persero) harus memprioritaskan perusahaan dalam negeri dalam mengatasi kasus tumpahan minyak. Selama perusahaan di Indonesia bisa dan mampu maka perusahaan asing sebaiknya tidak perlu.

“Dalam kasus penanggulangan tumpahan minyak di anjungan lepas pantai milik Pertamina Hulu Energi Kalau masih bisa ditangani oleh perusahaan nasional dan perusahaan itu mampu, kenapa mesti melibatkan perusahaan asing,” kata anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Kardaya Warnika di Jakarta, Kamis (15/8/2019).

Menurut dia, melibatan asing juga harus memenuhi ketentuan yang berlaku di Indonesia. Jadi, tidak bisa dengan alasan mendesak atau darurat lalu dipaksanakan masuk perusahaan asing. Ada ketentuan yang wajib dipenuhi. “Perusahaan asing yang dilibatkan untuk menangani penanggulangan tumpahan minyak di Indonesia harus mematuhi peraturan yang ada di dalam negeri,” tuturnya.

Lagi pula kasus tumpahan minyak PHE ONWJ itu masih dalam kategori tier 1 (tumpahan minyak masih di area pelabuhan dan bisa ditangani sendiri), sehingga belum membahayakan serta cukup ditangani oleh perusahaan dalam negeri. Kalau statusnya naik dari tier 1 menjadi tier 2, maka ada kemungkinan melibatkan perusahaan asing.

Sesuai ketentuan yang berlaku, menurut Karnika, perusahaan yang diizinkan untuk menanggulangi tumpahan minyak harus memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan No 58 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan.

Dalam peraturan itu disebutkan bahwa perusahaan yang diizinkan untuk menanggulangi tumpahan minyak diwajibkan mendapat persetujuan dari Kementerian Pehubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Artinya, baik perusahaan, peralatan maupun jasa tenaga kerja asing yang dipekerjakan harus mendapat izin dari Ditjen Hubla, Kemhub.

Khusus untuk operator yang mengoperasikan peralatan tumpahan minyak wajib mendapat sertifikat International Marine Organization (IMO) dari Kemenhub. Hal itu sesuai degan ketentuan yang berlaku di Indonesia, maka sertifikat IMO dari tenaga asing tidak serta merta berlaku, melainkan harus mendapat persetujuan dari Ditjen Hubla.



Sumber: Suara Pembaruan