Kemhub Tunda Sanksi Pengaktifan AIS Kapal

Kemhub Tunda Sanksi Pengaktifan AIS Kapal
Ilustrasi kapal. ( Foto: Istimewa )
Thresa Sandra Desfika / FER Selasa, 20 Agustus 2019 | 18:28 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Perhubungan (Kemhub) menunda pemberlakuan sanksi administratif terkait implementasi pemasangan sistem identifikasi otomatis atau automatic identification system (AIS) pada kapal berbendera Indonesia dan kapal asing yang berlayar di wilayah perairan Indonesia. Hal itu diinformasikan melalui Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE.70 Tahun 2019 yang dikeluarkan di Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Baca Juga: Kemhub Siapkan SOP Pengaktifan AIS Kapal

Direktur Kenavigasian Kemhub, Basar Antonius, menyatakan, penundaan pemberlakuan sanksi administratif ini diputuskan setelah melakukan evaluasi terhadap kesiapan pelaksanaan pemasangan dan pengaktifan AIS tersebut, khususnya AIS kelas B pada kapal penangkap ikan dan kapal pelayaran rakyat.

"Dari hasil evaluasi yang kita lakukan, khususnya pada kesiapan pemasangan dan pengaktifan AIS kelas B, dipandang perlu dilakukan penyempurnaan atau revisi terhadap PM 7 Tahun 2019," ujar Basar.

Menurut Basar, penyempurnaan yang perlu dilakukan adalah terkait dengan perpanjangan jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2019 sampai dengan 6 bulan ke depan.

"Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa yang ditunda hanya pemberlakuan sanksi administratif saja. Sedangkan kewajiban untuk memasang dan mengaktifkan AIS sesuai dengan ketentuan pada PM 7 Tahun 2019 tetap diberlakukan dan harus tetap dilaksanakan per Selasa (20/8/2019)," jelas Basar.

Baca Juga: Pelni Dukung Kewajiban Pengaktifan AIS Kapal

Saat ini, jelas Basar, pihaknya tengah melakukan evaluasi terkait dengan implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis bagi Kapal Yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia.

Sebagai informasi, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2019 mengatur tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis (AIS) Bagi Kapal yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia serta pengawasan pengaktifan AIS tersebut, yang diberlakukan secara efektif pada 20 Agustus 2019.

Dengan diberlakukannya peraturan menteri tersebut, maka seluruh kapal berbendera Indonesia serta kapal asing yang berlayar di perairan Indonesia wajib untuk memasang dan mengaktifkan AIS serta berkewajiban memberikan informasi yang benar.

AIS sendiri terdiri dari 2 kelas, yakni kelas A dan kelas B. AIS kelas A wajib dipasang dan diaktifkan pada kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan Konvensi Safety of Life at Sea (SOLAS) yang berlayar di wilayah perairan Indonesia.

Sedangkan, AIS kelas B juga wajib dipasang dan diaktifkan pada kapal-kapal berbendera Indonesia dengan ketentuan antara lain, kapal penumpang, dan kapal barang non konvensi berukuran paling rendah GT 35, kapal yang berlayar antar lintas negara atau yang melakukan barter-trade atau kegiatan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan, serta kapal penangkap ikan yang berukuran paling rendah GT 60.



Sumber: BeritaSatu.com