Perkuat Daya Saing, Industri Harus Berani Lakukan Terobosan

Perkuat Daya Saing, Industri Harus Berani Lakukan Terobosan
Pekerja beraktivitas di pabrik keramik PT. Arwana Citramulia Tbk, Serang, Banten. ( Foto: Antara )
Feriawan Hidayat / FER Selasa, 20 Agustus 2019 | 19:59 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta memprioritaskan penguatan sektor industri manufaktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lebih positif. Fokus pada perbaikan fundamental ketimbang meributkan harga bahan baku dan energi. Selama dua tahun terakhir, kontribusi sektor industri manufakur terhadap PDB nasional terus menurun.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut di tahun 2018, sektor ini hanya berkontribusi 19,82 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp 14, 837 triliun. Sementara pada tahun sebelumnya industri manufaktur menyumbang 21,22 persen dari PDB sebesar Rp 13,588 triliun.

"Kontribusi yang melambat, secara persentase, tapi harus hati-hati melihat angka itu. Saya lebih setuju melihatnya dari sisi pertumbuhan, bukan kontribusi. Kalau dari pertumbuhan ada perlambatan. Naik tapi melambat. Ini yang perlu diwaspadai,” ujar Ekonom Universitas Indonesia (UI), Lana Soelistianingsih, di Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Lana yang juga Ekonom PT Samuel Asset Management sepakat, perkembangan saat ini teknologi menjadi sangat berperan. Tidak terkecuali untuk sektor industri dan manufaktur. "Jadi kalau mau inovasi ya teknologi walaupun pasti ada disrupsi di situ. Memang akan lebih efisien menggunakan teknologi dan jadi satu-satunya jalan," terang Lana.

Lebih dari itu, Lana menilai, solusi untuk manufaktur bukan dari pelaku industri itu sendiri. Memang, menurutnya, saat ini terdapat banyak hal yang menjadi daftar keluhan. "Kalau lihat list keluhan yang ada di Kadin itu panjang sekali,” ucapnya.

Tidak terkecuali aspek non teknis seperti pungli dan kemacetan. "Salah satu faktor yang membuat biaya produksi mahal, aspek non teknis, pungli, macet, kadang ada bajing loncat. Itu membuat biaya-biaya tadi oleh perusahaan dimasukkan biaya produksi," ungkap Lana.

Data BPS juga mencatat bahwa praktik pungli bisa memakan biaya sampai 10 persen dari total biaya produksi. Belum lagi ditambah biaya yang muncul akibat kemacetan. "Biaya pungli sampai 10 persen, itu besar sekali,” tegasnya.

Harga energi seperti harga gas juga termasuk yang dikeluhkan. Berkaitan dengan itu, Lana menegaskan, hal tersebut juga bukan menjadi faktor fundamental yang perlu diperjuangkan saat ini. "Bukan itu problem-nya. Harga gas itu nomor sekian lah ya. Yang penting fokuskan dulu pada perbaikan industri," ujar Lana.

Untuk memperkuat sektor industri, Indonesia perlu meningkatkan rangking Ease of Doing Business (EoDB). Dalam riset yang dirilis Bank Dunia (World Bank), rangking kemudahan bisnis Indonesia saat ini level 73. Jauh lebih baik dibandingkan level 123 pada 2014 saat Jokowi kali pertama memimpin. Namun, level tersebut masih jauh di bawah Negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Bahkan, kalah dibandingkan Vietnam yang berada di level 60.

"Dari 10 parameter penilaian, kita hanya unggul dua parameter dari Vietnam," terang Lana.

Lana menegaskan, untuk memerkuat sektor manufaktur, sebaiknya kemudahan investasi dan bisnis di Indonesia perlu ditingkatkan. "Kemudian, fokus kepada empat industri prioritas seperti ditetapkan Kementerian Perindustrian,” tegasnya.

Dengan begitu manufaktur akan bisa lebih baik di tengah pesatnya perkembangan sektor jasa pada saat ini. ”Sektor jasa biarkan saja tumbuh secara alami karena trennya begitu. Pemerintah fokus saja perbaiki manufaktur," saran Lana.

Beberapa sektor industri saat ini merupakan pengguna utama gas bumi. Dengan tingkat kebutuhan yang berbeda, struktur biaya produksinya juga berlainan. Misalnya pupuk memiliki kebutuhan bahan baku gas mencapai 70 persen, petrokimia, baja dan logam, pulp dan kertas (8 persen hingga 32 persen), keramik (20 persen hingga 24 persen) kaca (20 persen hingga 25 persen) dan makanan minuman (15 persen hingga 25 persen).

Dengan harga gas yang relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir, kinerja sektor industri pengguna gas bumi juga solid. Contohnya, pelaku usaha keramik. Meski sering mengeluh harga gas kemahalan, namun banyak perusahaan yang justru mendulang untung besar.

Contohnya, PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk yang pendapatannya naik hingga 47,37 persen menjadi Rp 84 miliar di kuartal I 2019. Sementara, laba bersihnya tumbuh 50 persen menjadi Rp6 miliar.

Direktur Cahayaputra Asa Keramik, Juli Berliana, mengatakan, kinerja positif sepanjang kuartal I/2019 itu didorong pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor ubin kemarik mulai Oktober 2018.

PT Arwana Citramulia Tbk (ARNA) jug mampu meraih pendapatan Rp 561,22 miliar, naik 13,44 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, Rp 494,71 miliar. Laba bersih ARNA juga melesat 41,20 persen menjadi Rp55,69 miliar. Pada periode sama 2018, laba bersih ARNA Rp39,86 miliar. Program lean manufacturer Arwana mampu menurunkan biaya biaya produksi.

Selama beberapa tahun ini, pengusaha keramik seringkali mengeluhkan harga gas yang tinggi membuat produknya kalah bersaing. Salah satunya dengan produk keramik asal Tiongkok. Padahal, harga gas ke industri di Indonesia rata-rata sebesar US$ 8,8 per mmbtu dan di Tiongkok USS 15,0 per mmbtu.



Sumber: BeritaSatu.com