Kemdes Fokus Pengembangan Desa dan Daerah Tertinggal

Kemdes Fokus Pengembangan Desa dan Daerah Tertinggal
Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemdes PDTT) Bonivasius Prasetya Ichtiarto (kiri) memberikan keterangan seusai rapat sinergi antara Kemdes PDTT dan Forum Pertides di Jakarta, Jumat, 13 April 2018. ( Foto: BeritaSatu.com / Yustinus Paat )
Siprianus Edi Hardum / EHD Jumat, 23 Agustus 2019 | 00:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi (Dirjen PKTrans Kemendes PDTT) Muhammad Nurdin menyampaikan, terdapat perbedaan terhadap kondisi dan situasi yang ada di desa saat ini.

Perbedaan tersebut diantaranya yakni terkait pemilihan kepala desa-nya yang dipilih langsung oleh masyarakatnya, lalu ada Undang-undang Desa yang mengatur tiga hal, yakni tentang pemerintahan desa, pemberdayaan desa, dan pembangunan desa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perbedaan selanjutnya adalah desa sekarang mempunyai anggaran desa atau yang biasa disebut dengan Dana Desa.

“Dari perbedaan itu, yang terpenting adalah bagaimana Sumber Daya Manusia (SDM) di desa dapat mengelola sumber daya yang ada di desa serta mengelola dana desa yang diberikan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat di desa,” ujarnya saat memberikan kuliah umum di Universitas Islam Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (23/8/2019).

Dalam kuliah umumnya, Nurdin memberikan pemaparan yang berjudul Strategi Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Kawasan Transmigrasi di era Industri 4.0.

Nurdin menjelaskan, pengembangan sebuah kawasan merupakan bagian penting dari pembangunan nasional. Pasalnya, pengembangan sebuah kawasan menyangkut berbagai dimesi yang tidak hanya menyangkut dimensi geografi saja, melainkan dimensi lain seperti demografi, sumber daya alam dan lingkungan serta dimensi geopolitik.

Dalam pelaksanaannya, lanjut Nurdin, Kemdes PDTT mengembangkan fokus kegiatannya menjadi tiga, yaitu pengembangan kawasan perdesaan, pengembangan kawasan daerah tertinggal dan pengembangan kawasan transmigrasi.

“Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi itu sesuai dengan nawacita ketiga Presiden Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK), yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan,” terangnya.

Nurdin juga menyampaikan terkait kegiatan KKN mahasiswa Universitas Islam Makassar di kawasan perdesaan dan Kawasan Transmigrasi.

Nurdin mengharapkan mahasiswa nantinya mampu mengindentifikasi masalah di kawasan, mampu mengidentifikasi, menggalang dan mensinergikan potensi, mampu merancang program pemberdayaan.

"Selain itu, mampu bekerja secara interdisipliner yakni menyangkut aspek fisik, sosial, ekonomi dan budaya untuk memecahkan masalah, mampu berkomunikasi dan memotivasi masyarakat dan mampu menggali kearifan lokal.

Sementara itu, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Makassar Musdalifah Mahmud menyampaikan bahwa sedikitnya 643 mahasiswa yang mengikuti kuliah umum nantinya akan dilepas untuk melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN) di tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Pangkep, Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Maros.

Khusus di Kabupaten Luwu Timur sebanyak 30 mahasiswa dari berbagai jurusan akan melaksanakan KKN di Kawasan Perkotaan Baru (KPB) Transmigrasi Mahalona yang merupakan kerja sama antara LPPM Universitas Islam Makassar dengan Ditjen PKTrans Kemendes PDTT. "Harapannya dapat memberikan pengabdian dan mengimplementasikan ilmunya di kawasan transmigrasi tersebut," kata dia.



Sumber: BeritaSatu.com