PII Beri Pendampingan Proyek BPLJSKB Bekasi

PII Beri Pendampingan Proyek BPLJSKB Bekasi
Ilustrasi "kir". ( Foto: Antara )
Thresa Sandra Desfika / FER Jumat, 23 Agustus 2019 | 21:10 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) dan Kementerian Perhubungan (Kemhub) menandatangani perjanjian pelaksanaan fasilitas penyiapan proyek dan pendampingan transaksi proyek pengembangan proving ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi.

Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, mengatakan, pengerjaan proyek ini dengan skema KPBU menjadi komitmen Kemhub untuk mengatasi keterbatasan APBN dalam menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan untuk pemenuhan standar pelayanan uji kendaraan.

"Skema KPBU merupakan langkah yang sangat strategis, khususnya dalam mengeksekusi program-program percepatan pengembangan dan pembangunan fasilitas infrastruktur," ujar Budi Karya dalam keterangan resmi PII yang diterima di Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Menurut Budi Karya, skema KPBU terbukti efektif setelah sebelumnya melihat dari kesuksesan proyek perkeretaapian Makassar-Parepare yang telah dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama pada 5 April 2019 lalu.

"Ke depannya, kita akan terus jajaki potensi-potensi lain dalam implementasi KPBU ini di proyek-proyek Perhubungan lainnya" kata Budi Karya.

Adapun penandatanganan perjanjian kali ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan induk proyek proving ground BPLJSKB Bekasi antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan Kemhub pada 16 Juli 2019 tentang penyediaan fasilitas penyiapan proyek dan pendampingan transaksi pada proyek KPBU BPLJKSB Bekasi, serta terbitnya keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) untuk penugasan khusus kepada PT PII pada 19 Juli 2019 untuk melaksanakan fasilitas dalam rangka penyiapan proyek dan pendampingan transaksi pada proyek tersebut.

Sebelumnya, secara sirkuler telah dilaksanakan penandatanganan perjanjian penugasan fasilitas penyiapan proyek dan pendampingan transaksi pada proyek tersebut antara PT PII dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemkeu pada Kamis (22/8/2019).

Sementara itu, Direktur Utama PT PII, Armand Hermawan, menjelaskan, proyek KPBU BPLJSKB ini merupakan proyek ke-6 yang PT PII lakukan penyiapan dan pendampingan transaksinya. Hal ini juga merupakan bukti kepercayaan Kemenkeu dan penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK) kepada PT PII untuk dapat menjalankan mandatnya dalam mendukung upaya percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui skema KPBU.

"Dalam fasilitas ini, Kemkeu bertindak sebagai penyedia fasilitas, sementara PT PII sebagai pelaksana fasilitas yang ditugaskan oleh Kemkeu. Adapun tugas PT PII dalam hal ini adalah melakukan penyiapan, penyusunan kajian prastudi kelayakan dan pendampingan transaksi yang pendanaannya akan dibiayai oleh Kemkeu" tambah Armand.

Pembangunan proyek proving ground yang bertaraf internasional pertama di Indonesia ini bertujuan antara lain untuk meningkatkan keselamatan jalan melalui kepastian laik jalan kendaraan sebelum kendaraan diproduksi secara massal sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang (UU), melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan, dan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat serta menerapkan standar internasional di bidang otomotif.

Dengan ditandatanganinya perjanjian pelaksanaan ini, baik Kemhub maupun PT PII menyepakati hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pelaksanaan fasilitas pendampingan yang di antaranya terdiri dari penyusunan final business case, penyusunan dokumen prakualifikasi, pelaksanaan prakualifikasi, penyusunan dokumen permintaan proposal, pemilihan badan usaha pelaksana, penandatanganan perjanjian KPBU, dan pemenuhan kewajiban PJPK agar badan usaha pelaksana dapat mencapai financial close.



Sumber: BeritaSatu.com