Konstruksi Infrastruktur Dasar Ibu Kota Negara di Kaltim Dimulai Pertengahan 2020

Konstruksi Infrastruktur Dasar Ibu Kota Negara di Kaltim Dimulai Pertengahan 2020
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, Gubernur Kaltim Isran Noor, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, memberikan keterangan pers terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Jakarta, Senin 26 Agustus 2019. ( Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao )
Siprianus Edi Hardum / EHD Selasa, 27 Agustus 2019 | 11:36 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo telah mengumumkan hasil kajian pemerintah mengenai lokasi ideal bagi pembangunan ibu kota baru Negara Republik Indonesia (NKRI).

Melalui serangkaian kajian selama tiga tahun belakangan, Presiden menetapkan Kabupaten Panajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur sebagai lokasi pembangunan ibu kota baru.

"Hasil kajian-kajian tersebut menyimpulkan bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi di Istana Negara, Senin, (26/8/2019).

Hadir dalam acara tersebut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri ATR Sofyan Djalil, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Gubernur Kaltim Isran Noor.

Basuki Hadimuljono, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (27/8/2019), mengatakan, proses pembangunan lokasi ibu kota baru terbagi menjadi tiga kluster proses persiapan dan pembangunan. Pertama, untuk desain kawasan dan tata ruang ibu kota baru ditargetkan selesai hingga pertengahan tahun 2020.

Kedua, untuk prasarana dasar seperti jalan, bendungan, instalasi pengolahan air, dan sanitasi akan dilakukan desain mulai sekarang, sampai pertengahan tahun 2020 kita mulai pembangunanan fisiknya (groundbreaking) karena lokasinya sudah ada. “Proses design and build sama seperti yang dilakukan saat merenovasi Gelora Bung Karno (GBK), sehingga dengan inovasi tersebut dapat dilakukan dengan cepat," kata Basuki.

Ketiga, akan dilakukan pembangunan gedung-gedung pusat pemerintahan. Menurutnya pembangunan gedung pemerintahan butuh desain dan arsitektural yang sangat baik sehingga harus lebih hati-hati dalam merancangnya.

Pembangunan dan pemindahan ibu kota baru ini diperkirakan akan memakan waktu hingga empat tahun dengan biaya Rp 466 triliun dimana 19% akan berasal dari APBN, itu pun terutama berasal dari skema kerja sama pengelolaan aset di ibu kota baru dan DKI Jakarta.

Sisanya akan berasal dari Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) serta investasi langsung swasta dan BUMN. Konstruksi pembangunan infrastruktur kira-kira memakan 3-4 tahun untuk jalan air waduk sanitasi dan gedung-gedung.

“Sehingga target 2024, kita sudah dapat memulai pergerakan ke Ibu Kota baru. Anggaran APBN yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur merupakan anggaran multiyears sehingga tidak dialokasikan sekaligus dalam satu tahun APBN berjalan,” kata Basuki.

 



Sumber: BeritaSatu.com