Kemkop dan UKM Berharap RUU Perkoperasian Segera Jadi UU

Kemkop dan UKM Berharap RUU Perkoperasian Segera Jadi UU
Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Ngurah Puspayoga berbicara dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) ke-45 Kospin Jasa di Pekalongan, Sabtu (16/3/2019). ( Foto: istimewa )
Siprianus Edi Hardum / EHD Jumat, 6 September 2019 | 15:37 WIB


Jakarta, Beritasatu.com - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Rully Indrawan, menegaskan, kehadiran Undang-undang (UU) Perkoperasian amat penting dan strategis. Bagi pemerintah, UU itu bisa menjadi guide atau landasan dalam menggulirkan kebijakan-kebijakan yang berpihak khususnya pada koperasi di Indonesia. "Bagi koperasi sendiri, kehadiran UU Perkoperasian merupakan payung hukum sehingga memiliki kepastian hukum dalam menjalankan usaha koperasinya, ketimbang tidak ada UU", tandas Prof Rully kepada wartawan di Jakarta, Jumat (6/9/2019).
Memang, kata Rully, saat ini ada UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi yang sifatnya sementara setelah UU Nomor 17 Tahun 2012 juga tentang Koperasi dicabut. Tapi, UU Nomor 25 itu sudah harus banyak penyesuaian, terlebih di era sekarang. "Urgensinya bagi koperasi, jika kita memiliki UU sama artinya kita memiliki back-up yang kuat untuk banyak hal", ujar Prof Rully.
Oleh karena itu, Rully berharap agar RUU Perkoperasian bisa segera disahkan menjadi UU pada masa kerja DPR periode sekarang yang sebentar lagi akan purna tugas. "Semoga bisa tuntas pada periode DPR sekarang. Dan kalau disahkan menjadi UU, kita sudah siap dengan PP-nya", kata Rully.
Tapi, bila sebaliknya, lanjut Rully, misalnya di carry-over ke periode DPR yang baru, pihaknya juga sudah siap. "Pokoknya, kita akan menerima segala keputusan yang ada, terkait RUU Perkoperasian ini. Harapannya ya bisa tuntas segera di periode sekarang", ungkap Rully lagi.
Untuk itu, Rully menjelaskan, pada 13 September 2019 mendatang sudah teragendakan untuk Rapat Kerja antara pemerintah (Kemkop dan UKM) dengan Panja Komisi VI DPR membahas RUU Perkoperasian. "RUU ini sudah ada di Panja Komisi VI sejak 2016. Pemerintah dan DPR sangat concern untuk menyelesaikan UU Perkoperasian. Sayangnya, kita belum memiliki kecocokan waktu untuk mengadakan Raker yang tadinya sudah disusun sejak 16 Juli lalu. Nah, sekarang mudah-mudahan Raker pada 13 September ini tidak tertunda lagi", papar Rully.
Rully mengakui, secara substansi sebenarnya isi RUU Perkoperasian sudah tidak ada masalah yang berarti. "Sejak 2016 sudah kita masukkan draft-nya ke DPR, dan oleh dewan dilakukan beberapa perubahan. Sebagian besar pasal isi RUU tersebut sudah konsinyering dengan kita. Yang belum itu ada pasal yang berkaitan dengan Dekopin dan beberapa hal berkaitan dengan redaksional saja", imbuh Rully.
Rully menjelaskan, pihaknya sudah menyampaikan secara informal bahwa ada pasal-pasal yang masih mengganjal secara formal. "Dan mereka menyetujui untuk diubah. Mudah-mudahan, dalam forum pada 13 September nanti akan ada kesepakatan-kesepakatan", pungkas Rully.

 



Sumber: Suara Pembaruan