Unit Organisasi Baru Kementerian PUPR Tingkatkan Kinerja Penyediaan Infrastruktur

Unit Organisasi Baru Kementerian PUPR Tingkatkan Kinerja Penyediaan Infrastruktur
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono ( Foto: beritasatu,com )
/ NEF Kamis, 12 September 2019 | 21:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Penguatan organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dilakukan dengan membentuk Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan DJPI merupakan pengembangan dari Ditjen Pembiayaan Perumahan yang sebelumnya hanya fokus pada pengembangan inovasi pembiayaan kreatif dalam bidang perumahan.

Disebutkan juga bahwa inovasi sumber pembiayaan non APBN turut mempercepat ketersediaan infrastruktur sebagai alternatif APBN yang terbatas.

“Tugasnya fokus pada pengembangan model pembiayaan non APBN seperti Pembiayaan Investasi Non­Anggaran Pemerintah (PINA) atau Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Pembiayaan ini harus kreatif untuk penyelenggaraan infrastruktur ke depan," katanya.

Selain itu, untuk melaksanakan tugas tambahan rehabilitasi dan membangun prasarana dan sarana pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA hingga PTN/PTS yang rusak atau belum diselesaikan pada waktu sebelumnya, Kementerian PUPR membentuk Pusat Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Olahraga dan Pasar yang berada di bawah Ditjen Cipta Karya.

Di bawah Sekretariat Jenderal juga dibentuk unit kerja baru yakni Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah yang ditugasi untuk menyelenggarakan dan memonitor pelaksanaan pembangunan infrastruktur daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Tugasnya untuk menjamin bahwa infrastruktur yang dibangun tepat mutu, tepat waktu, tepat administrasi dan tepat sasaran,” ujar Menteri PUPR.

Selain ketiga organisasi baru tersebut, Kementerian PUPR juga membentuk dua Balai baru yakni Balai Prasarana Permukiman Wilayah di 34 Provinsi di bawah pembinaan Ditjen Cipta Karya dan Balai Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di bawah pembinaan Ditjen Bina Konstruksi.

Dikatakan Menteri PUPR, Balai Infrastruktur Permukiman ditugasi untuk melaksanakan konsolidasi satker­satker keciptakaryaan, yakni Penataan Bangunan dan Lingkungan/PBL, Penyehatan Lingkungan Permukiman/PLP, Air Minum dan Penataan Kawasan Kumuh sehingga nanti lebih terkoordinir, terpadu dan efektif penyelenggaraannya. Sedangkan untuk meningkatkan disiplin dan kualitas PBJ menjadi lebih transparan, bersaing dan akuntabel dibentuk Balai PBJ.



Sumber: BeritaSatu.com