Pemerintah Akan Mereformulasi Program Transmigrasi

Pemerintah Akan Mereformulasi Program Transmigrasi
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo memberikan keterangan kepada wartawan seusai Deklarasi Bulaksumur dan Gerakan Nasional Transpolitan Hijau 4.0 yang digelar UGM di Grha Sabha Pramana, Selasa (17/9). ( Foto: Beritasatu Photo / SP/Fuska Sani Evani )
Siprianus Edi Hardum / EHD Rabu, 18 September 2019 | 00:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Gross Domestic Product (GDP) Indonesia yang semakin meningkat mendorong pemerintah untuk mereformulasi program transmigrasi. Reformulasi tersebut dilakukan dengan model bisnis kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta.

Hal tersebut disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo saat membuka Kongres Nasional Transmigrasi Indonesia di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Selasa (17/9/2019) sebagaimana dalam siaran persnya.

"Kita tidak bisa pakai paradigma lama karena zamannya berbeda. Saat program transmigrasi pertama diluncurkan, GDP per kapita Indonesia di bawah US$ 10. Sekarang GDP per kapita sudah US$ 4.000. Diperkirakan tahun 2045 GDP sudah US$ 20.000. Kita perlu dorong model-model transmigrasi yang kolaboratif, jadi tidak dari sisi pemerintah saja," ujarnya.

Eko mengatakan, pengembangan kawasan transmigrasi juga harus memanfaatkan perkembangan teknologi industri 4.0. Ia menepis anggapan ketidakmampuan transmigran bersaing di era tersebut.

"Ada yang mencibir bagaimana memulai 4.0 di daerah transmigrasi. Mereka salah. Teknologi 4.0 adalah bagaimana menggunakan teknologi tersebut agar menjadi lebih produktif dan gampang, sehingga orang yang tidak memiliki knowledge (pengetahuan) juga bisa memanfaatkannya untuk produktifitas lebih baik," terangnya.

Menurutnya, program transmigrasi telah berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi di luar jawa. Meski demikian, tantangan program transmigrasi saat ini lebih besar mengingat kebutuhan transmigran masa lalu dan saat ini jauh berbeda.

Tak hanya rumah, lahan pertanian, dan biaya hidup sementara, menurutnya, transmigran juga butuh model bisnis baru yang dapat memberikan nilai tambah bagi transmigran.

"Dulu yang penting bisa dipindahkan dari daerah padat ke daerah yang membutuhkan. Transmigran diberikan sandang, pangan, papan sudah cukup. Saat ini tidak hanya cukup hanya itu. Mereka ingin anaknya sekolah sampai perguruan tinggi, hidup layak seperti masyarakat menengah di perkotaan," ujarnya.

Untuk itu ia meminta peserta Kongres Nasional Transmigran agar dapat merumuskan model yang bisa memberikan benefit lebih besar kepada transmigran.

Jika tidak ada benefit lebih yang diberikan pada transmigran, ia khawatir para transmigran agar pulang ke kampung halaman atau melakukan urbanisasi ke kota. "Semoga kongres ini bisa menciptakan model bisnis baru untuk transmigrasi, untuk menjawab tantangan-tantangan besar kita di masa akan datang," ujarnya.

Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan dan Sistem Informasi UGM, Supriyadi, mengatakan, UGM aktif berpartisipasi membangun desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi sejak 1970-an. Salah satu partisipasi tersebut adalah dengan mengirimkan lebih dari 8.000 mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) setiap tahunnya.



Sumber: BeritaSatu.com