Pemerintah Terus Genjot Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Pemerintah Terus Genjot Infrastruktur Jalan dan Jembatan
Jalan Tol Demak ( Foto: Suara Pembaruan / Edi Hardum )
Siprianus Edi Hardum / Lona Olavia / EHD Jumat, 20 September 2019 | 00:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sejak awal Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Yusuf Kalla (JK) berpendapat bahwa ekonomi Indonesia akan tumbuh kalau infrastruktur memadai terutama jalan dan jembatan.

Karena itulah, sejak awal pemerintahannya melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) bersama Kementerian Perhubungan (Kemhub) serta instansi terkait lainnya bekerja keras membangun jalan dan jembatan.

Benar saja, memasuki babak akhir periode pertama pemerintahan Jokowi-JK, Kempupera melalui Direktorat Jenderal Bina Marga mengklaim pembangunan di beberapa sektor sudah sesuai target.

Direktur Jenderal Bina Marga Kempupera, Sugiyartanto, di Jakarta, Jumat pekan lalu, menjelaskan, dalam rencana strategis tahunan khusus untuk pembangunan jalan dan jembatan, Kempupera telah mencapai target.

"Di 2015-2019 kita di dalam rencana strategis Bina Marga punya target 1.000 kilometer (km) jalan tol, 2.650 km jalan baru, dan rencana jembatan baru 29.859 meter. Di 2015-2018 capaian pembangunan kita untuk pembangunan jalan sudah tercapai 3.387 km meski dari sisi pengamanan belum tuntas," kata Sugiyartanto.

Sugiyartanto mengatakan, tahun 2016 pembangunan jalan nasional sepanjang 1.845 km, kemudian di tahun 2017 tersambung 2.621 km di tahun 2018 terhubung 3.387 km.

Ia mengatakan, pembangunan jalan nasional pun masih berlanjut hingga tahun 2019, dengan penambahan 732 km lagi, jadi total jalan nasional yang telah terbangun nantinya, mencapai 4.119 km.

Sementara untuk jalan tol, kata dia, secara keseluruhan dalam target program kerja yaitu sepanjang 1.000 km akan selesai di akhir tahun 2019.

Dalam empat tahun yaitu dari periode 2015-2018 pemerintah sudah membangun jalan tol sepanjang 782 km. "Jalan tol, jalan alternatif tapi berbayar karena sifatnya investasi. Sampai dengan saat ini 2015-2018 sudah tercapai sekitar 782 km. Kita sudah merasakan dari Merak ke Surabaya ke Pasuruan. Di dalamnya, Tol Trans Jawa itu di dalamnya ada tol yang sebelum 2015. Sebagian ada tol di Sumatera dan luar Jawa lainnya," kata dia.

Ia mengatakan, pembangunan terus berlanjut hingga saat ini, pemerintah menargetkan pembangunan jalan tol tahun 2019 sepanjang 1.070 km. Total pembangunan jalan tol nantinya, di masa pemerintahan Presiden Jokowi mencapai 1.852 Km.

Sedangkan khusus untuk jembatan, ujar dia, yang sudah dilakukan untuk pelaksanaan dan selesai sampai 2018 yaitu sepanjang 41.063 meter termasuk jembatan baru, gantung, dan pemeliharaan rutin jembatan.

Untuk tahun 2015, tambahnya, sepanjang 14.952 meter, 2016 sepanjang 24.425 meter dan di tahun 2018 mencapai 41.063 meter.

Di tahun 2019 ini, pemerintah masih akan membangun jembatan sepanjang 10.029 m lagi, nantinya total panjang jembatan yang terbangun mencapai 51.092 m.

Kemudian untuk jembatan gantung yaitu sebanyak 164 unit dari 2015-2018. "Bukan hanya di Jawa, tapi Maluku, Sumatera hingga Papua," kata Sugiarto.

Di tahun 2019, pemerintah masih akan membangun 166 unit jembatan gantung lagi. Total jembatan gantung yang terbangun nantinya, mencapai 330 unit.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemhub) Budi Setiyadi menuturkan, salah satu tugas Kementerian Perhubungan adalah melakukan pembangunan infrastruktur transportasi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pendukung jalan.

Sebagai penopang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam membangun jalan, Kemhub bersinergi secara optimal. “Kalau infrastruktur jalan lebih ke PU, saya kelengkapannya seperti marka, lampu penerangan jalan, dan sebagainya. Kita dorong habis-habisan seperti di Danau Toba kita bangun kapal dermaga, jadi tidak hanya pembangunan atau perbaikan secara fisik, tapi juga proses bisnisnya, termasuk peningakatan kualitas proses lembaga dan proses manusianya. Jadi, begitu kita bangun fisiknya, secara lembaga dan SDM sudah siap, jadi ada peningkatan kapabilitasnya terhadap orang-orang disektor itu dalam memanfaatkan fasilitas yang kita bangun,” ujarnya kepada SP di Jakarta, Senin (16/9/2019).

Berbagai pembangunan infrastruktur, sambungnya telah dilakukan, tidak hanya di wilayah perkotaan tetapi juga daerah pelosok untuk meningkatkan perekonomian, hubungan antar daerah lebih baik, dan Indonesia bisa bersatu dengan adanya konektivitas. Namun, ada tantangan yang dihadapi terutama di sumber daya manusia (SDM).

“Tantangannya lebih kepada SDM, karena begitu kita bangun kadang-kadang pengawasannya lemah, seperti penerangan jalan, itu kan bawa manfaat besar buat masyarakat tapi tiba-tiba baterainya dicuri. Infrastruktur lebih diutamakan berikutnya kapasitas SDM-nya,” tegasnya.

Terus Dibangun

Sementara Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal, menekankan perlunya pemerintah untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur yang sudah dimulai dalam lima tahun terakhir pemerintahan Jokowi-JK.

Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur perlu dilanjutkan walaupun dengan intensitas yang rendah karena kemungkinan prioritas pengembangan lain atau kemungkinan anggaran yang terbatas. Pasalnya, infrastruktur di Indonesia saat ini masih dianggap tertinggal meski telah ada peningkatan.

Namun, ia mencatatkan infrastruktur yang perlu terus dibangun adalah infrastruktur yang dapat mendukung pembangunan ekonomi dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Karena itu, perlu ada kebijakan yang dibuat untuk mendorong pemanfaatan infrastruktur secara optimal.

“Jalan tol jadi prioritas utama dan jadi unggulan Pak Jokowi, bahkan melebihi target meski masih banyak di Pulau Jawa. Namun, yang harus jadi perhatian, jalan darat di luar non tol masih kurang terutama di luar Jawa. Jadi, PR kedepan adalah pembangunan jalan non tol, karena tidak semua perhubungan harus dengan tol, terutama di luar Jawa yang secara finansial untuk bangun tol, jadi perlu jalur umum,” kata Faisal.

Pengamat Transportasi dari Unika Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno mengatakan, banyaknya pembangunan jalan harus diikuti oleh sarana transportasinya, minimal angkutan perintis dan angkutan umum. Namun, selama lima tahun Presiden Jokowi memerintah langkah pembangunan jalan sudah cukup baik.

“Kalau ukuran lima tahun dibandingkan terdahulu sudah lebih baik, tinggal lima tahun disempurnakan lagi, karena bukan hanya Jawa tapi luar Jawa perlu terbangun juga,” tegas Djoko.

Sementara itu, pembangunan infrastruktur seperti jalan tol memang tidak bisa langsung memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi suatu daerah. Karena itu, diperlukan dukungan dari pemerintah daerah terkait.

“Pada akhirnya jalan tol ini bukan hanya konektivitas belaka. Lebih dari itu, infrastruktur ini harus dilihat sebagai potensi ekonomi yang besar. Begitu banyak daerah yang dilalui lewat realisasi pembangunan tol Trans Jawa ini yang bisa melahirkan industri baru,” ucapnya.

Lahirnya industri baru tersebut disokong dengan akses logistik yang menyentuh semua sendi ekonomi masyarakat. Tinggal bagaimana pemerintah daerah setempat memperkaya dan memanfaatkan kesempatan melalui berkah infrastruktur jalan tol ini.



Sumber: Suara Pembaruan