Penolakan RUU Perkoperasian Turut Disuarakan Saat Aksi Mahasiswa

Penolakan RUU Perkoperasian Turut Disuarakan Saat Aksi Mahasiswa
Aksi unjuk rasa menolak pengesahan RUU Perkoperasian oleh DPR di Jakarta, Selasa, 24 September 2019. ( Foto: Istimewa )
Carlos KY Paath / AO Rabu, 25 September 2019 | 13:37 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Penolakan terhadap RUU tentang Perkoperasian juga disuarakan dalam aksi unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat di depan gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/9/2019). Penolakan muncul, karena RUU tersebut bakal disahkan dalam sidang Paripurna DPR dalam waktu dekat.

Penolakan terhadap RUU Perkoperasian telah lama disuarakan. Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (Aakses) Suroto menjadi salah satu pihak yang menentang. Menurut Suroto, isi RUU Perkoperasian banyak melanggar hal-hal prinsip bagi koperasi di Indonesia.

"Apalagi, tidak ada lagi yang menyatakan bahwa koperasi adalah sokoguru ekonomi nasional," tukas Suroto dalam keterangan yang diterima Beritasatu.com di Jakarta, Rabu (25/9/2019).

Suroto mencontohkan, ada pemaksaan untuk menjadikan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) sebagai wadah tunggal organisasi sebagaimana disebut dalam Pasal 130 RUU Perkoperasian. Koperasi juga wajib membayar iuran untuk Dekopin secara wajib (Pasal 82 huruf h dan Pasal 132), selain pendanaan dari sumber dana pemerintah melalui alokasi APBN dan APBD (Pasal 133), dan pengembangan dana pembangunan untuk Dekopin.

"Bisa dibayakangkan nantinya semua koperasi harus membayar setoran kepada Dekopin yang sebetulnya selama ini juga tidak ada manfaatnya organisasi ini," tutur Suroto.

Menurut Suroto, menjadikan Dekopin sebagai wadah tunggal koperasi secara langsung bertentangan dengan konstitusi. Sebab, pPsal 28 D UUD 45 secara tegas memberikan jaminan kebebasan bagi setiap orang untuk berserikat dan berkumpul.

Dengan adanya pemaksaan wadah tunggal ini, menurut Suroto, maka akan memperparah gerakan koperasi, karena mengancam bagi kemandirian dan keberlanjutan gerakan koperasi. Posisi Dekopin sebagai wadah tunggal dan ini akan membunuh dinamisasi koperasi.

"Lihat saja ketika gerakan koperasi di akar rumput melakukan advokasi di Mahkamah Konstitusi untuk uji materi UU Nomor 17 Tahun 2012 yang telah dibatalkan itu. Posisi Dekopin waktu itu malahan membela habis-habisan UU tersebut," demikian Suroto.

Selain itu, lanjut Suroto, Dekopin harus mengajak anggotanya untuk membayar iuran secara sukarela, bukan dipaksa lewat undang-undang. Barulah lembaga yang identik dengan politikus Golkar Nurdin Khalid itu akan mampu mengemban tugasnya dengan baik dan dihormati anggotanya.

Sementara itu, penolakan juga disuarakan oleh aktivis perkoperasian di Purwokerto, Jawa Tengah Firdaus Putra Aditama. Direktur Koperasi Karya Utama Nusantara (Kopkun) Institute itu menemukan sedikitnya 19 pasal berpotensi menimbulkan masalah bagi pengelola koperasi.

Di antaranya pasal yang mengatur hal-hal bersifat teknis tentang tentang otonomi koperasi. Dia menjelaskan, koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang saling percaya untuk mengembangkan usaha jadi bukan kumpulan para pemangku kepentingan apalagi kepentingan politik.

Syarat pembentukan koperasi dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 ditegaskan bahwa sahnya koperasi dibentuk apabila sedikitnya oleh 20 orang. Sementara pada RUU disebutkan boleh didirikan oleh 9 orang.

"Kami juga mempertanyakan peran Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) yang sangat dominan. Padahal peran itu tidak ada selama ini. Kalau RUU ini disahkan, koperasi disulap menjadi lembaga peminta-minta APBN dan menyetorkan iuran wajib untuk Dekopin," tegas Firdaus.



Sumber: Suara Pembaruan