Kemkop dan UKM Terus Tingkatkan Kualitas Satgas Pengawas Koperasi

Kemkop dan UKM Terus Tingkatkan Kualitas Satgas Pengawas Koperasi
Menteri Koperasi dan UKM AA GN Puspayoga berkesempatan mengunjungi stan Kopi Abah di Rembug Nasional Kopi 2019 Smesco, Jakarta. ( Foto: Beritasatu Photo / Istimewa )
Siprianus Edi Hardum / EHD Selasa, 1 Oktober 2019 | 00:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Koperasi dan UKM membekali para pengawas koperasi yang ada di provinsi, kabupaten dan kota melalui Bimbingan Tekhnis (Bimtek) bagi Satuan Tugas (Satgas) Pengawas Koperasi.

Bimtek ini digelar sebagai upaya pemahaman kualifikasi aparat pengawas koperasi sebagaimana tercantum dalam Permenkop dan UKM Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pengawasan koperasi.

"Bimtek ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antara pusat dan daerah dalam membentuk jaringan aparat pengawas koperasi yang lebih baik," kata Sekretaris Deputi Pengawasan, Kemkop dan UKM, Yusuf Chaerullah, saat membuka Bimtek bagi Satgas Pengawas Koperasi di Jakarta, Senin (30/9/2019) sebagaimana dalam siaran persnya.

Para peserta Bimtek sangat antusias mengikuti acara ini, yang menandakan Satgas Pengawas Koperasi haus akan bimbingan teknis petunjuk dalam melakukan pembinaan pengawasan.

"Melalui Bimtek ini kita ingin meningkatkan kapasitas dan kemampuan Satgas Pengawas Koperasi baik secara keterampilan (skill) maupun secara knowledge (pengetahuan) dalam hal substansi teknis pengawasan maupun kebijakan pengawasan koperasi di Indonesia," papar Yusuf.

Di tempat yang sama Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM, Suparno, mengatakan, bahwa Gerakan Koperasi sangat menantikan diundangkannya RUU Koperasi yang baru.

RUU koperasi diharapkan segera disahkan karena sangat dibutuhkan Gerakan Koperasi. "Kalau tidak disahkan Gerakan Koperasi akan tersandera aturan yang lama. Padahal, era saat ini memerlukan aturan aturan baru sesuai kondisi yang ada," kata Suparno.

Ia menambahkan, Kemkop dan UKM ingin mengikis perlahan-lahan orang yang berbisnis dengan kedok badan hukum koperasi. "Kita sangat membutuhkan lex specialis tentang koperasi, karena berdasarkan UU Kepailitan koperasi bisa dipailitkan, sementara dalam undang undang koperasi kan tidak bisa," jelas Suparno.

Sementara salah satu peserta Bimtek Kepala Seksi Pengembangan SDM Dinas Koperasi Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau, Budi Sulistiyo, mengungkapkan, persoalan koperasi di berbagai daerah hampir sama, yaitu keterlambatan rapat anggota tahunan (RAT), aktivitas yang sudah tidak ada maupun keberadaannya tidak diketahui.

"Bimtek ini sangat positif buat kami, mekanisme penanganan masalah di lapangan jadi jelas, kami jadi paham langkah yang akan kami lakukan," paparnya.

Di Rokan Hilir kini ada 362 koperasi, yang dalam tahap pembinaan intensif 50 koperasi. Ke depannya Budi berharap supaya sering-sering dilakukan acara semacam ini supaya berjalan secara berkesinambungan.



Sumber: Suara Pembaruan