Kemnaker dan Iluni UI Kerja Sama Kembangkan SDM

Kemnaker dan Iluni UI Kerja Sama Kembangkan SDM
Menteri Ketenagakerjaan, Muhammad Hanif Dhakiri. ( Foto: Suara Pembaruan / Hanif Dhakiri )
Siprianus Edi Hardum / EHD Selasa, 1 Oktober 2019 | 00:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan bekerja sama Pengurus Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) di Tanah Air.

Rencana kerja sama ini terungkap dalam pertemuan Menteri Ketenagakerjaan, Muhammad Hanif Dhakiri bersama Ketua Iluni UI periode 2019-2022, Andre Rahadian di kantor Kemnaker Jakarta Senin (30/9/2019).

“Kita mengajukan program kerja sama yang nantinya akan dikolaborasikan dengan Kemnaker. Kita ingin pemerintah dan akademisi perguruan tinggi bisa bersama-sama memajukan SDM Indonesia,” kata Andre Rahadian.

Andre mengatakan, pihak Iluni UI mengajukan usulan kerja sama untuk mengembangkan program pelatihan vokasi serta berwirausaha bagi para calon tenaga kerja agar siap memasuki pasar kerja.

“Kita mendukung upaya-upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Saat ini, UI telah memiliki Learning Centre 4.0 yang di dominasi dari kalangan millenials. Ini bisa kita manfaatkan secara optimal,” kata Andre.

Hanif menyambut baik usulan kerja sama Iluni UI. Menurutnya, pengembangan SDM Indonesia tidak hanya dilakukan pemerintah, tetapi membutuhkan serta melibatkan pihak terkait lainnya, termasuk dari kalangan akademisi.

“Dalam menyiapkan SDM yang unggul tentu perguruan tinggi memiliki peran yang sentral guna menciptakan SDM yang memiliki pemikiran yang adaptif,” kata Hanif.

Menurut Hanif, saat ini peran perguruan tinggi masih didominasi oleh pendidikan formal saja. Padahal, saat ini diperlukan pendidikan berbasis pelatihan guna menghasilkan SDM yang kompeten, serta pemberian edukasi dalam menyikapi era digitalisasi saat ini.

“Terkait tahap implementasi kerjasamanya nanti, perlu untuk dibahas lebih lanjut didalam forum Focus Group Discussion yang melibatkan para praktisi ahli guna menyiapkan kurikulum vokasi yang tepat,” kata Hanif.

 



Sumber: Suara Pembaruan