Ngotot Soal Regulasi Blokir IMEI, Kominfo Dituding Salah Gunakan Wewenang

Ngotot Soal Regulasi Blokir IMEI, Kominfo Dituding Salah Gunakan Wewenang
Digital Inside: Mengenal Nomor IMEI Ponsel #3 ( Foto: Youtube.com/BeritaSatu / BSTV )
Unggul Wirawan / WIR Kamis, 3 Oktober 2019 | 15:26 WIB

Jakarta, Beritasatu.com- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dituding menyalahgunakan wewenang karena bersikeras mengeluarkan regulasi blokir International Mobile Equipment Identity (IMEI). Padahal regulasi itu tidak akan efektif selama penggunaan kloning IMEI dan IMEI zombie masih marak.

Semarak penggunaan kloning IMEI dan IMEI yang berasal dari perangkat telekomunikasi yang sudah rusak (zombie) dipastikan akan menghambat jalannya RPM Pembatasan Akses Layanan Telekomunikasi Bergerak Selular pada Alat dan atau Perangkat Telekomunikasi.

Kepada wartawan di Jakarta, Kamis (3/10), Direktur Eksekutif Information and Communication Technology (ICT) Heru Sutadi mengatakan, penggunaan IMEI cloning dan zombie di Indonesia bukanlah cerita yang baru. Sejak menjabat sebagai komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) periode 2009-2011, dia sudah banyak melihat perangkat telekomunikasi yang menggunakan IMEI cloning dan IMEI yang berasal dari perangkat telekomunikasi yang sudah rusak.

“Sebenarnya sudah sejak lama peredaran IMEI cloning dan zombie di Indonesia. Ini dibuktikan dengan banyaknya HP tanpa IMEI masuk ke Batam dan Tanjung Priok. Sekarang Anda pergi ke Batam bisa membeli HP seolah-olah asli namun IMEI menggunakan yang kloning. Harganya juga murah,” paparnya.

Jika sistim pengendalian HP ilegal yang menggunakan metode blokir IMEI tetap berjalan, Heru memastikan banyak masyarakat yang dirugikan. Sejatinya, pengendalian HP ilegal ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan meningkatkan pendapatan negara. Jadi sampai pemerintah belum membangun sistim yang dapat mempermudah masyarakat melakukan pengecekan apakah HP yang dibelinya itu legal atau tidak.

“Harusnya sistem blokir dikenakan di tingkat penjual. Bukan di tingkat pembeli. Tidak pernah ada preseden konsumen yang dihukum. Kalau pemerintah mau menindak ya ke tokonya. Harusnya pemerintah memiliki data white list,” ujar Heru.

Heru mengatakan pemerintah juga bisa meningkatkan pengawasan masuknya HP ilegal mulai dari pelabuhan hingga toko. Dengan demikian, semua pintu masuk HP ilegal bisa diawasi. Jika yang diblokir dari tingkat operator maka yang akan dirugikan adalah konsumen.

Daftar IMEI

Dikatakan, pemerintah mungkin bisa mempertimbangkan membuat sistem whitelist dengan memasukan data IMEI dari tanda pendaftaran produk (TPP) impor dan produksi. Masyarakat yang ingin membeli HP baru dapat melakukan pengecekan dan mendaftarkan IMEI di sistem yang dibangun oleh pemerintah. Jika validasi dan registrasi IMEI tersebut tidak dilakukan atau tidak sesuai dengan data TPP impor dan TPP produksi, maka HP tersebut tidak bisa dipergunakan di sistem operator Indonesia.

Heru mengingatkan kepada Kominfo bahwa kewenangan Kominfo yang tertuang dalam UU telekomunikasi hanya sampai pada menerbitkan sertifikasi perangkat telekomunikasi. Alhasil seluruh perangkat telekomunikasi yang beroperasi di Indonesia sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah.

Heru mengingatkan kewenangan Kominfo tidak sampai ke tata niaga HP apalagi melakukan blokir HP. Sebenarnya pencegahan HP ilegal adalah tugas dari aparat bea cukai, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.

“Jika mereka bekerja maksimal maka masuknya HP ilegal pasti tak akan pernah ada. Jika ada kebocoran, maka yang dimonitoring itu yang ada di toko, termasuk toko daring karena yang dikejar pemerintah hanya PPn saja. Tidak ada bea masuk impor bagi HP yang diproduksi di luar negeri. Sehingga pengendalian peredaran ponsel di masyarakat bersifat preventif bukan korektif melalui pemblokiran,” kata Heru.

Lanjut Heru, blokir IMEI seharusnya hanya untuk HP curian. Sehingga masyarakat tidak dibuat susah dan operator tidak disibukan dengan urusan blokir. Mantan komisioner BRTI ini meminta agar cara berpikir pemerintah dalam mencegah masuknya HP ilegal harus diubah dengan membuat sistim pengawasan di toko sebelum masyarakat membeli HP.

Jika Kominfo tetap ngotot membuat kebijakan yang diluar kewenangan Kominfo, Heru memperkirakan Kominfo berpotensi melakukan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaannya. Alhasil regulasi yang dibuat oleh Kominfo sangat mungkin digugat (class action) di pengadilan.



Sumber: Suara Pembaruan