Isuzu Dukung Program Zero ODOL

Paksakan Muatan Berlebih, Pelaku Usaha Ikut Merugi

Paksakan Muatan Berlebih, Pelaku Usaha Ikut Merugi
Dari kiri ke kanan: Presiden Direktur Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) Ernando Demily, Training Director Jakarta Defensive Driving Consulting (JDDC) Jusri Pulubuhu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiadi, dan Kasubdit Pengawalan dan Patroli Jalan Raya Korlantas Polri Kombes Pol Bambang Sentot Widodo dalam diskusi “Menuju Truk Zero ODOL di Jalan” yang digelar IAMI bersama Forum Wartawan Otomotif di Jakarta, Kamis (3/10). ( Foto: suarapembaruan / istimewa )
Yuliantino Situmorang / YS Kamis, 3 Oktober 2019 | 15:46 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Praktik pelaku usaha memaksakan kendaraan angkutan melebihi dimensi dan kapasitas muatan (over dimension and overload/ODOL) dalam pengiriman barang dengan truk harus segera dihentikan. Sebab, hal itu menyebabkan kerugian sangat besar. Tidak hanya kerugian berupa kerusakan infrastruktur, korban jiwa, kemacetan parah, tetapi juga merugikan pelaku usaha itu sendiri.

“Praktik ini harus segera dihentikan. Persoalan ODOL ini harus diselesaikan secara komprehensif. Karena ini menyangkut ekosistem yang terjadi bertahun-tahun,” ujar Presiden Direktur PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) Ernando Demily dalam diskusi “Menuju Truk Zero ODOL di Jalan” yang digelar IAMI bersama Forum Wartawan Otomotif di Jakarta, Kamis (3/10).

Menurut Ernando, selama ini banyak pelaku usaha baik pemilik barang maupun pengusaha transportasi, memaksakan pengiriman dengan muatan berlebihan atau melebihi dimensi kendaraan untuk menekan biaya produksi dan meningkatkan produktivitas. Intinya, mereka ingin menghemat. Padahal, kata Ernando, praktik itu merugikan mereka sendiri dan pihak lain. Praktik ODOL membawa kerugian ekonomis bagi kendaraan maupun infrastruktur.

“Sebagai produsen otomotif, kami mendorong produktivitas melalui kelancaran infrastruktur dan efisiensi konsumsi BBM,” kata dia.

Menurut dia, produktivitas bisa dicari dengan kelancaran infrastruktur. Artinya tercipta kecepatan hilir mudik kendaraan, sehingga bisa mendorong produktivitas. Kelancaran juga berpengaruh pada konsumsi BBM yang lebih hemat, kendaraan juga sehat karena tidak dipaksa membawa beban yang melampaui kemampuannya. Karena itulah, tambah Ernando, Isuzu mendukung program zero ODOL.

“Kami tidak hanya berbisnis, tetapi memiliki tanggung jawab moral. Makanya, setiap kendaraan yang kami produksi, selalu memenuhi aturan yang ditetapkan pemerintah,” tambah dia.

Ernando menjelaskan, saat ini Isuzu memproduksi truk di lebih dari 100 negara dengan desain yang sama. Hanya di Indonesia dan Pakistan, Isuzu menerapkan desain sesuai kebutuhan masyarakat lokal.

“Desain truk Isuzu di Indonesia khusus untuk kebutuhan market Indonesia,” tambah dia.

Isuzu saat ini bermitra dengan puluhan perusahaan karoseri untuk memproduksi truk-truknya. Seluruhnya diwajibkan memenuhi ketentuan dari pemerintah. Tak hanya itu, Isuzu juga melakukan pembinaan dengan 41 perusahaan karoseri yang menjadi mitra untuk memastikan penerapan teknis, kualitas, dan legalitasnya.

“Saat menjual kendaraan ke konsumen, kami promosikan karoseri-karoseri yang kami bina. Ini termasuk upaya menekan ODOL,” ujar dia.

Selain itu, pihaknya juga menerapkan program tidak membayar klaim garansi terhadap truk yang terlibat kecelakaan yang diakibatkan ODOL. Hal itu bisa terlihat dari sistem Electronic Control Unit (ECU) dan Data Record Module (DRM) di setiap kendaraan Isuzu. Sistem ini merekam sejarah penggunaan kendaraan secara detail.

Kerugian Infrastruktur
Pada kesempatan itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan, pihaknya serius menyelesaikan persoalan ODOL. Ia menjelaskan, ODOL memberikan dampak negatif yang sangat besar yakni merusak jalan dan jembatan, menelan korban jiwa, dan mengakibatkan kerugian negara.

Ia mengutip data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bahwa akibat ODOL, kerugian negara dari ongkos perbaikan jalan yang rusak mencapai Rp 43 triliun per tahun.

Budi menjelaskan, dari data yang dikumpulkan Kementerian Perhubungan (Kemhub) sepanjang 2018, dari sekitar 1,2 juta truk yang masuk jembatan timbang, sebanyak 40 persen atau 503.000 kendaraan yang melanggar (terbukti ODOL). Dari total yang melanggar itu, 85% adalah kelebihan kapasitas, sisanya kelebihan dimensi.

Pihaknya terus melakukan normalisasi untuk kendaraan yang over dimensi. Tetapi, baru bisa dilakukan sebagian kecil dari pengusaha.

Kementerian Perhubungan juga tengah membuat indikator ongkos logistik per kilometer dari berbagai macam komoditas logistik.

“Akan kami publikasikan. Ini juga menyongsong program tuntas menekan ODOL hingga 2021. Sekarang kami terus melakukan upaya mempersempit pelaku ODOL,” tutur dia.

Pihaknya juga mengusulkan ke Komisi V DPR agar denda dan ancaman hukuman untuk pelaku ODOL dinaikkan. Saat ini, denda untuk pelanggar ODOL hanya maksimal Rp 500 ribu, sedangkan saat vonis di pengadilan hanya sekitar Rp 200 ribu. Belum lagi sanksi dari Dinas Perhubungan berupa penyitaan buku KIR. Padahal, mencetak buku KIR hanya sebesar Rp 35.000.

“Jumlah sebesar itu tidak akan membuat jera,” ujar dia.

Pihaknya juga akan membuat sistem penerbitan Sertifikasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor (SRUT) online yang terkoneksi dengan pihak Kepolisian. SRUT atau “akta lahir” kendaraan ini dikeluarkan setelah adanya kunjungan fisik ke kendaraan. Jadi, tiap kendaraan yang memiliki SRUT, pasti ukurannya sesuai rancang bangun dan tipenya. SRUT merupakan salah satu cara Kemhub mengatur lalu lintas dan angkutan jalan.

Selain itu, pihaknya juga akan memperbaiki kualitas operasional jembatan timbang bekerja sama dengan Pemerindah Daerah. Termasuk membuat jembatan timbang yang transparan dilengkapi teknologi informasi sehingga bisa diakses publik.

“Kami juga mendorong pihak swasta untuk ikut mengelola jembatan timbang,” tambah dia.

Pihaknya juga berkoordinasi dengan pengelola jalan tol di Indonesia untuk penerapan alat deteksi kendaraan ODOL untuk tidak masuk ke jalan tol. Saat ini, sudah diterapkan di beberapa tempat.

Sementara itu, Kasubdit Pengawalan dan PJR Ditgakkum Korlantas Polri Kombes Pol Bambang S Widodo menjelaskan, angkutan transportasi darat dengan truk memang masih menjadi primadona. Namun, banyak terjadi penyimpangan, terutama dengan aktivitas ODOL.

“Tindakan ini menguntungkan pelaku bisnis secara jangka pendek, tetapi merugikan pihak lain yaitu masyarakat dan pemerintah sebagai pengelola jalan. Pelakunya, pemilik barang dan pengusaha transportasi,” tutur dia.

Sepanjang 2017, jumlah kendaraan yang ditilang akibat praktik ODOL mencapai 121.249 unit. Tahun berikutnya naik menjadi 150.109 unit. Penindakan dilakukan di 13 provinsi terutama di Jawa dan Sumatera. “Pelanggarannya masih sangat tinggi,” ujar dia.

Ia menjelaskan, praktik ODOL berdampak pada kecelakaan, kemacetan, kerusakan jalan, ancaman bagi pengguna jalan lain, dan kerusakan kendaraan.

Berdasarkan data Korlantas Polri yang diolah Kementerian Perhubungan, jumlah kecelakaan kendaraan bermotor di jalan raya masih sangat tinggi. Tahun 2018 lalu, jumlah kecelakaan di jalan raya sebanyak 107.968 kali dengan korban jiwa sebanyak 171.436 orang. Dari kecelakaan itu, terjadi kerugian senilai Rp 212,14 miliar.

Menurut Bambang, kecelakaan akibat muatan berlebih mencapai 22.000 kecelakaan. Memang jauh dari jumlah kecelakaan yang melibatkan sepeda motor yang mencapai sekitar 150.000 kecelakaan.

“Tapi daya rusak kecelakaan muatan berlebih sangat besar, mesti jumlahnya kecil. Kebanyakan, kecelakaan muatan berlebih ini dialami dump truck,” papar dia.

Ia juga heran dengan pelaku usaha yang memaksakan ODOL. “Apa pengusaha tidak sayang dengan kendaraannya. Kendaraan akan cepat rusak kalau mengangkut muatan yang tidak seharusnya,” kata dia.

Pihaknya terus berupaya menekan ODOL. Termasuk bekerja sama dengan Kemhub. Pihaknya juga menyarankan di kawasan industri ada jembatan timbang. Hal itu sebagai upaya preventif agar tidak terjadi ODOL. Termasuk ada jembatan timbang di rual tol dan nontol.

Pada kesempatan yang sama, pendiri dan Direktur Jakarta Defensive Driving Consulting (JDDC) Jusri Pulubuhu mengatakan, konsekuensi ODOL menyangkut tiga aspek yakni keselamatan, biaya perawatan, dan pengendalian.

“Kendaraan ODOL ibarat penjagal di sekitar kita. Mereka menebar ketakutan, karena mengancam nyawa pengendara di sekitarnya,” ujar Jusri.

Risiko kendaraan ODOL sangat besar. Lebih berbahaya lagi jika pengendara truk tidak terlatih. Makanya, praktik seperti ini harus segera dihentikan.

“Saat pengereman, 80 persen dari berat muatan akan mendorong ke depan. Belum lagi, saat akselerasi menanjak, 50 persen berat muatan terdorong ke belakang. Bisa dibayangkan jika pengemudi tidak bisa menantisipasi, sangat berbahaya. Bukan hanya truknya kecelakaan, tetapi orang lain di sekitarnya terancam nyawanya, dan ini kerap terjadi,” tutur dia.



Sumber: Suara Pembaruan