Kadin Apresiasi Revisi Pembatasan Solar Subsidi

Kadin Apresiasi Revisi Pembatasan Solar Subsidi
Carmelita Hartoto. ( Foto: Antara / Akbar Nugroho Gumay )
Thresa Sandra Desfika / MPA Senin, 7 Oktober 2019 | 18:50 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengapresiasi langkah Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang merevisi pembatasan solar bersubsidi. Langkah ini dinilai tepat untuk menjaga daya beli masyarakat.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto menjelaskan, pembatasan solar bersubsidi akan menambah beban biaya operasional truk, mengingat porsi beban biaya bahan bakar merupakan yang terbesar dalam beban biaya operasional truk.

"Dengan beban porsi beban biaya bahan bakar terhadap truk yang terbesar, maka pembatasan solar bersubsidi akan berdampak besar bagi usaha truk," jelas Carmelita dalam keterangannya, Senin (7/10/2019).

Dia mengkhawatirkan, apabila ada pembatasan solar bersubsidi akan terjadi efek bola salju yang pada akhirnya berdampak terhadap masyarakat, khususnya terjadinya inflasi dan mengganggu daya beli masyarakat. Maka dari itu, segala kebijakan yang terkait bahan bakar sangat perlu diperhitungkan secara mendalam dan menyeluruh.

“Tapi saat ini kami mengapresiasi langkah BPH Migas yang telah merevisi surat edarannya terkait pembatasan solar subsidi,” ungkap Carmelita.

Sebagai diketahui, BPH Migas telah merevisi Surat Edaran No. 3865.E/Ka BPH/2019 tentang Pengendalian Kuota Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu 2019. Revisi itu tercantum dalam Surat Edaran No. 4487.E/Ka BPH/2019.

Namun, Carmelita menambahkan, ada hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah kepastian ketersediaan solar bersubsidi di seluruh Indonesia. Pasokan yang merata dan kontinyu dibutuhkan dengan tingkat kualitas yang terjaga baik.

Selain itu, lanjut Carmelita, dibutuhkan juga kepastian harga jual solar di pasar yang menjadi kunci jaminan dari kepastian biaya logistik nasional. Diperlukan pula langkah efektif dalam pendistribusian solar bersubsidi, agar benar-benar dapat dinikmati oleh pihak yang berhak mendapatkan subsidi.

“Ketersedian solar ini juga perlu menjadi perhatian serius, agar tidak terjadi keterlambatan atau ketidakpastian waktu pengiriman barang dan logistik," papar Carmelita.



Sumber: Investor Daily