Pemerintah Diminta Pertahankan Asas Cabotage

Pemerintah Diminta Pertahankan Asas Cabotage
Ilustrasi Pelayaran di Nusa Tenggara Timur ( Foto: Beritasatu.com )
Thresa Sandra Desfika / FER Jumat, 11 Oktober 2019 | 20:09 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) meminta pemerintah mempertahankan asas cabotage pelayaran nasional. Pasalnya, asas cabotage yang sudah berjalan sejak 2005 itu berhasil meningkatkan investasi dan produktivitas industri pelayaran dalam negeri.

Baca Juga: INSA Dukung Industri Galangan Kapal

Ketua Umum Iperindo, Eddy Kurniawan Logam, menjelaskan, penerapan asas cabotage sukses meningkatkan populasi kapal nasional, dari yang hanya 6.000 unit sebelum diberlakukannya asas, menjadi sekitar 29.000 unit kapal yang ada saat ini. Banyaknya jumlah kapal itu tentu mendorong kesempatan kerja yang lebih luas lagi, terutama profesi pelaut.

"Undang-undang Pelayaran terkait asas cabotage sudah bagus sekali manfaatnya. Kapal semakin banyak menjadi 29.000 kapal. Dengan itu telah membuka ekosistem baru dan multiplier effect yang positif," ungkap Eddy Logam di Jakarta, Jumat (11/10/2019).

Baca Juga: Pengenaan Tarif Pelabuhan Jadi Sorotan

Dengan industri pelayaran nasional yang kuat itu, lanjut Eddy, juga berdampak positif terhadap industri galangan kapalnya yang terus tumbuh memenuhi permintaan pasar domestik. Menurut dia, apabila perusahaan asing diperbolehkan beroperasi 100 persen melayani pelayaran dalam negeri, industri galangan kapal nasional diyakini akan tertekan karena perawatan kapal asing itu diperkirakan tetap dilakukan di luar negeri.

"Karena itu, kalau industri pelayaran kapal dalam negerinya kuat akan berdampak terhadap industri galangan kapal. Karena itu, asas cabotage jangan direvisi karena sudah terbukti berdampak positif," tutur Eddy.

Eddy menyebutkan, seharusnya asas cabotage ini diperkuat. Salah satunya dengan memberikan dukungan pendanaan yang kompetitif bagi pelaku pelayaran nasional.

"Asas cabotage harus diperkuat untuk menjaga kedaulatan kita. Kita bisa merambah ke perbankan untuk memberikan solusi berupa tenor panjang dan bunga rendah," sebut Eddy.



Sumber: BeritaSatu.com