Resmi Dilantik, Tiga Pekerjaan Rumah Menanti Jokowi-Ma'ruf Amin

Resmi Dilantik, Tiga Pekerjaan Rumah Menanti Jokowi-Ma'ruf Amin
Presiden Joko Widodo membacakan sumpah jabatan presiden pada sidang paripurna MPR pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Triyan Pangastuti / FER Minggu, 20 Oktober 2019 | 16:40 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo-Ma'ruf Amin resmi dilantik, di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Namun, sejumlah pekerjaan rumah di bidang ekonomi sudah menanti.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, mengatakan, ada tiga pekerjaan rumah untuk kepemimpinan Jokowi Widodo dan Ma'ruf Amin. Pertama, menjaga pertumbuhan ekonomi supaya tidak jatuh di bawah 5 persen. Pasalnya, kondisi global di tahun depan memiliki sinyal akan terjadi resesi global yang semakin kuat.

"Saya tidak menaruh harapan ekonomi akan tumbuh sampai 5,3 persen. Usaha yang hrus dilakukan adalah menjaga jangan drop di bawah 5 persen," ujar Bhima.

Menurut Bhima, untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap berada di 5 persen dapat dilakukan dengan menjaga daya beli masyarakat dengan memperhitungkan kembali dampak pencabutan subsidi energi bbm, listrik dan kenaikan tarif seperti iuran BPJS Kesehatan.

Selain itu, pemerintahan Jokowi-Maruf juga perlu mendorong kinerja ekspor yang saat ini tengah lesu dikarenakan tekanan kondisi global yang ikut berdampak pada volume perdagangan global. "Dari sisi ekspor, kuncinya adalah perluasan pasar ke negara non tradisional, peningkatan daya saing produk dan peningkatan kontribusi UMKM dalam ekspor," jelas  Bhima.

Pekerjaan rumah kedua, lanjut Bhima, adalah soal menyerap tenaga kerja, khususnya ke sektor formal. meskipun angka pengangguran terus menurun hingga ke 5,01 persen pada Februari 2019. Kendati demikian, untuk pengangguran usia muda di Indonesia yang mencapau 15,8 persen. belum lagi pengangguran SMK yang masih tinggi. "Jadi janji kartu prakerja Pak Jokowi harus dilakukan secara serius dan bisa menghasilkan SDM yang siap kerja," ujar Bhima.

Bhima menambahkan, pada periode kedua ini, pemerintah diminta untuk terus menjalin kerja sama dengan industri dalam menyiapkan sumber daya manusia era industri 4.0. "Jangan sampai skill missmatch masih terus terjadi," jelas Bhima.

Terakhir, soal pekerjaan rumah di bidang kesejahteraan. Pemerintah diminta melakukan optimalisasi bantuan sosial dan dana desa untuk mengangkat tingkat pendapatan penduduk miskin perdesaan. Pihaknya menilai pengawasan dana bansos dan dana desa, harus diperkerat, agar tidak mendorong terjadinya korupsi. "Jangan makin bertambahnya anggaran yang kena korupsi makin banyak" jelasnya.

Bhima menuturkan, solusi jangka pendek untuk menyelesaikan persoalan dimulai dari pemilihan tim ekonomi yang berkualitas. "Harus ahli eksekusi, profesional dan punya integritas tinggi. Selanjutnya tinggal masalah koordinasi lintas sektoral dan pengawasan," pungkas Bhima.



Sumber: BeritaSatu.com