Kemnaker Perkuat Peran Atase Ketenagakerjaan

Kemnaker Perkuat Peran Atase Ketenagakerjaan
Direktur Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN), Ditjen Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Eva Trisiana. ( Foto: beritasatu.com / Edi Hardum )
Siprianus Edi Hardum / EHD Selasa, 29 Oktober 2019 | 08:11 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkuat peran dan tugas Atase Ketenagakerjaan (Atnaker), termasuk pengaturan mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsinya di negara-negara penempatan.

Melalui penguatan peran Atnaker di negara penempatan, maka diharapkan isu/permasalahan yang dihadapi oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dapat diminimalisir secara signifikan.

Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kerja, Kemnaker, Aris Wahyudi mengatakan hal itu seusai penandatanganan deklarasi komitmen bersama bertema "Peningkatan PMI secara nonprosedural, tindak pidana perdagangan orang, penghapusan kekerasan terhadap perempuan pekerja migran dan penguatan Atnaker", di Jakarta, Senin (28/10/2019).

Hingga saat ini, Aris mengungkapkan pemerintah Indonesia memiliki 13 atase/kepala bidang/staf teknis ketenagakerjaan yang tersebar di 12 negara. Yakni Singapura, Malaysia, Brunei Darrusalam, Korea Selatan, Hongkong, Jordania, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi dan Taiwan.

Menurut Aris, sesuai UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI, tugas pelindungan PMI selama bekerja menjadi tanggung jawab Perwakilan Republik Indonesia melalui Atnaker. Untuk meningkatkan pelindungan selama bekerja, maka peran dan tugas Atnaker di negara tujuan penempatan menjadi sangat signifikan.

"Dengan disahkan UU 18 thn 2017, peran Atnaker yang selama ini dikonotasikan hanya mengurusi PMI dan kelembagaannya pun di bawah PPTKLN, maka ke depan Atnaker ini menjadi wakil Kemnaker atau pemerintah di negara-negara penempatan, " kata Aris.

Data survey World Bank tahun 2016 menunjukan, sebanyak 48% dari sekitar 9 juta PMI kita yang bekerja ke luar negeri bekerja secara non prosedural dan mayoritas PMI adalah perempuan yang tentu sangat rentan terhadap permasalahan.

"Oleh karenanya, penting bagi kita untuk memikirkan bersama mencari solusi yang tepat terkait isu yang menimpa PMI perempuan, sebab nyatanya tidak sedikit PMI perempuan yang bekerja pada sektor rentan atau sebagai domestic workers, " ujar Aris.

Ia mengatakan, munculnya kasus-kasus Tindak Perdagangan Orang (TPO), pelecehan seksual/eksploitasi, serta diskriminasi di tempat kerjanya selama ini, sesungguhnya dapat diminimalisir apabila upaya perlindungan yang berbasis gender perspektif dapat dilakukan, baik di tataran kebijakan maupun implementasi program/kegiatan.

Direktur Pelindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN) Kemnaker, Eva Trisiana, menyatakan, peran utama Atnaker idealnya ada empat, yakni melindungi PMI, memberi masukan dalam penyusunan kebijakan di negaranya.

Selanjutnya, harus bisa membangun hubungan baik dengan stakeholder di negara penempatan serta mempromosikan bidang-bidang ketenagakerjaan sekaligus mencari peluang pasar kerja di negara penempatan.

"Jadi semua peran itu, harus bisa diemban seorang Atnaker. Jadi dia harus bisa merepresentasikan Kemnaker, tidak hanya fokus pelindungan pekerja migran," katanya.

Menurut Eva, karena keterbatasan jumlah Atnaker, hingga saat ini,belum terbentuknya kelembagaan Atase, maka konsekuensinya dari segi anggaran, belum bisa mensupport Atnaker secara ideal.

Ia mengatakan, apabila Atnaker mampu menjalankan peran utama yang dikembangkan ILO, Eva meyakini berbagai kasus yang menimpa PMI di luar negeri bisa diminimalisir.

Dalam FGD itu juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama oleh para pihak untuk pencegahan PMI nonprosedural, yakni perwakilan kementerian dan lembaga, diantaranya Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Kepolisian, Kemkes, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dan lainnya.

"Komitmen bersama para pihak ini agar perlindungan terhadap PMI khususnya PMI perempuan benar-benar bisa terlaksana, " ujar Eva.



Sumber: Suara Pembaruan