Ikuti Gaya Pendahulu Hindari Wartawan

Indonesia-Brunei Terus Perbaiki MoU Perlindungan TKI

Indonesia-Brunei Terus Perbaiki MoU Perlindungan TKI
Duta Besar LBBP Indonesia di Bandar Sri Begawan, Sujatmiko (kiri) dan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah (kanan) di Kantor Kemnaker, Jakarta, Senin (28/10/2019). ( Foto: Istimewa )
Siprianus Edi Hardum / EHD Selasa, 29 Oktober 2019 | 08:31 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Dalam rangka meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran, Pemeritnah Indonesia dan Brunei Darussalam masih terus berupaya memperbaiki Memorandum of Understanding ( MoU) Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Brunei Darussalam.

"Perundingan mengenai MoU terus dilakukan bersama pihak Brunei Darussalam. Aspek perlindungan harus terus ditingkatkan dan termaktub dalam MoU kedua negara,” kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah usai menerima kunjungan Duta Besar LBBP Indonesia di Bandar Sri Begawan, Sujatmiko di Kantor Kemnaker, Jakarta, hari Senin (28/10/2019) sebagaimana dalam siaran pers humas.

Sayang Ida Fauziyah menerima kunjungan ketenagaraan seperti ini tidak memperbolehkan wartawan ikut hadir dan meliput. Cara-cara seperti ini sama seperti yang dilakukan Manteri Ketenagakerjaan terdahulu Hanif Dhakiri.

Hanif lebih memilih staf biro humas Kemnaker dan orang-orang yang diangkatnya untuk membuat siaran pers kepada wartawan. Peran kepala biro humas dan jajarannnya tidak lebih dari menempel sang menteri dalam setiap acara dan selanjutnya membuat siaran pers. Humas tidak pernah memberi tahu wartawan agenda kerja harian sang Menaker. Akankah Ida Fauziyah akan terus seperti ini ?

Ida menjelaskan, salah satu tujuan diadakannya MoU adalah untuk memberi perlindungan bagi pekerja migran. Oleh karena itu, skema perlindungan ini harus mendapat persetujuan kedua negara.

“Sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), bahwa kita menempatkan tenaga kerja itu apabila memiliki MoU, atau negara penempatan tersebut telah memiliki sistem perlindungan yang baik terhadap pekerja migran," kata Ida.

Direktur Pengembangan Pasar Kerja (PPK) Kemnaker, Roostiawati, menambahkan, Pemerintah Indonesia mengutamakan aspek perlindungan dalam menjalin kerja sama penempatan tenaga kerja. Adapun, MoU yang tengah dibuat bersama Pemerintah Brunei Darussalam ini untuk penempatan tenaga kerja sektor domestik.

"Karena kalau di Brunei itu perlindungan sektor formalnya sudah bagus. Perlindungan yang harus kita utamakan adalah pekerja rumah tangga, terutama pekerja migran perempuan," terang Roos.
Roos menjelaskan, MoU yang tengah dibuat oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Brunei Darussalam masih terkendala pada sejumlah aspek detail perlindungan.

Sejumlah usulan yang diajukan Indonesia, seperti kontrak kerja dan cost structure belum mendapat kesepakatan bersama. "Nanti Pak Dubes akan membantu komunikasi langsung dengan Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Dalam Negeri di Brunei, agar MoU cepat terselesaikan," ujarnya.



Sumber: Suara Pembaruan