Kemperin Fasilitasi IKM Pangan Penuhi Sertifikasi Halal

Kemperin Fasilitasi IKM Pangan Penuhi Sertifikasi Halal
Fungsional Ahli Utama Assessor Managemen Mutu Industri Dirjen IKMA, Eddy Siswanto saat pembukaan acara “Workshop Peningkatan Sistem Mutu dan Pemanfaatan Teknologi IKM Pangan dalam Mendukung Daya Saing Ekspor” di Hotel Shangrila Surabaya, Selasa (29/10/2010) ( Foto: Investor Daily / Amrozi Amenan )
Amrozi Amenan / FMB Selasa, 29 Oktober 2019 | 18:53 WIB

Surabaya, Beritasatu.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) terus mendorong dan memfasilitasi para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) pangan untuk memenuhi sertifikasi halal melalui berbagai pelatihan.

Fungsional Ahli Utama Assessor Managemen Mutu Industri Dirjen IKMA, Eddy Siswanto mengatakan terkait dengan diberlakukannya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) pihaknya akan terus mempersiapkan para pelaku IKM pangan di seluruh Indonesia untuk mendapatkan sertifikasi halal serta berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama.

“Memang ini (mendapatkan sertifikasi halal) tidak mudah, makanya kita diberi kesempatan 5 tahun untuk melakukan pembinaan. Dan lima tahun itu juga tidak cukup sehinggga kita perlu berkoordinasi dengan BPJPH untuk melakukan kegiatan persiapan sertifikasi,” kata Eddy di sela acara “Workshop Peningkatan Sistem Mutu dan Pemanfaatan Teknologi IKM Pangan dalam Mendukung Daya Saing Ekspor” di Surabaya, Selasa (29/10/2010).

Menurut dia, pihaknya akan memfasilitasi 1,6 juta IKM pangan dari total 4,5 juta IKM di Indonesia untuk mendapatkan sertifikasi halal. Hingga saat ini sudah ada 500 IKM pangan yang difasiilitasi dan jumlah itu diharapkan akan terus bertambah, karena untuk tahun ini disiapkan anggaran untuk memfasilitasi sebanyak 2.000 IKM pangan. “Pemerintah akan membantunya mendapatkan sertifikasi halal sesuai dengan ketersediaan anggaran. Karena sertifikasi halal ini sangat diperlukan untuk melindungi konsumen serta untuk meningkatkan daya saing IKM pangan sendiri,” ujarnya.

Eddy menegaskan sertifikasi halal menjadi salah dari upaya peningkatan sistem mutu. Pelaku usaha IKM juga harus meningkatkan sistem mutu lainnya. “Kalau bicara sarana produksi, lingkungan yang kotor, kebiasan yang kurang tentunya dikembalikan kepada IKM dan itulah perlunya pelatihan seperti hari ini agar mereka melakukan proses produksi secara higenis dan dengan manajemen yang lebih baik,” ungkap Eddy.

Oleh karena itu, lanjut dia, selain pemberlakukan wajib sertifikasi halal, workshop peningkatan sistem mutu dan pemanfaatan teknologi IKM Pangan yang digelar oleh Dirjen IKMA di Surabaya itu bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pelaku IKM pangan program restrukturisasi mesin dan peralatan, sistem mutu dan keamanan pangan, dan penetrasi marketplace dalam rangka meraih pasar regional dan global. Kegiatan ini diikuti oleh 160 orang peserta yang bergerak di bidang pangan (makanan dan minuman) dan stakeholder terkait.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik yang diolah Ditjen IKMA, unit usaha IKM nasional berjumlah 4,52 juta pada tahun 2017, dengan penyerapan tenaga kerja berjumlah 11 juta orang. Jumlah unit usaha IKM Makanan dan Minuman diproyeksikan sebanyak 1,6 juta atau 35,39 persen dari total unit usaha IKM keseluruhan dan menyerap tenaga kerja sebanyak 3,8 juta dengan nilai ekspor senilai US$31 miliar. Mengacu kepada data tersebut, dapat dilihat peran IKM pangan dalam pengembangan industri nasional sangat penting. Terlebih lagi di era pasar global yang membuka peluang ekspor produk Indonesia namun juga menjadi tantangan karena pelaku usaha akan bersaing dengan kompetitor dari negara lain di dalam negeri.

Eddy menyatakan ada berbagai kendala yang dihadapi IKM pangan, antara lain IKM pangan mengalami kesulitan untuk melakukan investasi mesin atau peralatan baru dan lainnya dikarenakan keterbatasan modal, serta keterbatasan sumber daya manusia IKM dalam penggunaan teknologi, penerapan sistem mutu dan keamanan pangan serta kualitas kemasan pangan sebagai upaya untuk mengikuti dinamika pasar dan pemenuhan permintaan konsumen.

Oleh sebab itu, Ditjen IKMA mengambil langkah dalam upaya peningkatan daya saing IKM dengan berbagai program yaitu Program Bimbingan Penerapan dan Sertifikasi Sistem Mutu Produk yang dalam kurun waktu 2012-2018 mencatatkan 61 Sertifikasi GMP/CPPOB, 28 Sertifikasi HACCP, 7 Sertifikasi SNI dan 500 Sertifikasi Halal.

Kemudian, dalam upaya pengembangan IKM, Ditjen IKMA juga telah melaksanakan program Restrukturisasi Mesin dan Peralatan IKM sejak tahun 2009 yaitu membantu memberikan potongan harga kepada IKM dalam pembelian mesin atau peralatan untuk menunjang produksi IKM. Nilai potongan atau reimburse sebesar 30 persen dari harga pembelian mesin dan atau peralatan buatan dalam negeri, sedangkan mesin dan peralatan buatan luar negeri nilai potongan sebesar 25 persen.

Program restrukturisasi selama ini disambut positif oleh IKM. Hal tersebut tercermin dari meningkatnya jumlah pemohon untuk program tersebut. Secara akumulatif dari data sejak tahun 2012-2018 telah disalurkan sekitar Rp 16,26 miliar kepada 145 IKM khusus komoditi pangan, barang dari kayu dan furnitur.

Selanjutnya, dalam upaya program peningkatan kualitas kemasan, sejak tahun 2003 Direktorat Jenderal IKMA, membentuk suatu unit layanan publik yaitu Klinik Pengembangan Desain Kemasan dan Merek yang memfasilitasi pengusaha IKM meningkatkan mutu kemasan produknya dengan memberikan layanan bimbingan dan konsultasi pengembangan desain kemasan bagi produk-produk IKM, utamanya produk IKM pangan dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk IKM. Dalam waktu 2018 sampai juli 2019 layanan ini telah membantu sebanyak 248 IKM. Saat ini telah banyak berdiri rumah-rumah kemasan di daerah yang berfungsi menjadi pusat informasi dan unit layanan peningkatan kualitas kemasan, mulai dari layanan konsultasi, jasa desain sampai dengan pencetakan kemasan jadi yang dapat diakses oleh pelaku industri kecil dan menengah. Selain itu, dalam mendorong pelaku IKM melaksanakan transaksi melalui e-commerce, Ditjen IKMA mempunyai program e-Smart IKM, di mana 10.038 pelaku IKM telah mengikuti Workshop e-Smart IKM sejak tahun 2017 hingga hari ini, dan akan terus bertambah setiap tahunnya. Dari peserta e-Smart di tahun 2017, hingga hari ini jumlah nilai transaksinya telah mencapai Rp 3,27 miliar. Hal itu menunjukkan bahwa transaksi e-commerce merupakan masa depan pemasaran produk-produk IKM. “Ini menjadi alasan kita terus dorong IKM kita untuk meningkatkan sistem mutu,” tandas Eddy.



Sumber: Investor Daily