Industri Tekstil Nasional Tenggelam Digempur Produk Tiongkok

Industri Tekstil Nasional Tenggelam Digempur Produk Tiongkok
INDEF menggelar diskusi publik “Upaya Menyelamatkan Industri Tekstil Indonesia”, di Hotel Aryaduta, Jakarta, 30 Oktober 2019 
 ( Foto: Beritasatu Photo / Herman )
Herman / FER Rabu, 30 Oktober 2019 | 22:26 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di Indonesia terus mengalami kemunduran dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir.

Baca Juga: Industri Tekstil dan Ban Diuntungkan Perang Dagang

Direktur Program Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti mengungkapkan, industri TPT sebetulnya pernah mengalami masa kejayaan pada tahun 1980-an. Puncak dari kinerja industri ini terjadi di 2007 dengan surplus produk hingga mencapai US$ 7,8 miliar ketika pada tahun 2001 hanya surplus US$ 5,2 miliar. Namun, kondisi itu berbalik di periode 2008 hingga tahun 2018. Pada tahun 2008, surplus industri ini hanya mencatatkan US$ 5,04 miliar dan pada 2018 menurun drastis menjadi US$ 3,2 miliar.

Esther menyebut penyebab utama yang mengancam industri tekstil dalam negeri akibat gempuran tekstil impor, terutama yang berasal dari Tiongkok. Ini antara lain disebabkan oleh manajemen Pusat Logistik Berikat (PLB) yang longgar. INDEF mencatat, meskipun hanya 12,07 persen (dari total volume impor produk tekstil), terjadi lonjakan kenaikan impor produk tekstil dari PLB sebesar 192,21 persen pada kurun waktu 2017 ke 2018. Adanya PLB dinilai lebih difungsikan oleh perusahaan TPT untuk mempemudah impor dibandingkan untuk menggenjot ekspor TPT.

Baca Juga: Kolaborasi Lenzing dan Murata Bawa Angin Segar di Industri Tekstil

Esther juga mengungkapkan, terjadi pembiaran terhadap praktik kecurangan penuruan harga dan volume di kawasan PLB. Pada tahun 2018 dan sepanjang 2019, penurunan harga untuk impor TPT mencapai 73 persen di mana importir di PLB hanya membayar pajak tidak sampai 30 persen dari seharusnya. Praktik ini menimbulkan potensi pendapatan negara yang hilang dari pajak impor di PLB mencapai Rp 450 miliar.

Selain itu, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 64/M-DAG/PER/8/2017 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 85/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil juga dinilai berdampak pada semakin derasnya laju impor produk TPT. Permendag tersebut kemudian direvisi dan diganti dengan Permendag Nomor 77 Tahun 2019. Namun, Esther melihat masih ada celah impor dari aturan tersebut.

"Revisi regulasi tersebut masih menimbulkan kegundahan, seperti belum transparannya kuota impor, hingga belum terlihat upaya untuk membatasi Pengusaha dalam Pusat Logistik Berikat (PDPLB) untuk memperjualbelikan barang langsung ke pasar domestik,” kata Esther Sri Astuti dalam acara diksui publik yang digelar INDEF, di Jakarta, Rabu (20/10/2019).

Baca Juga: CCI Dukung Perkembangan Industri Fashion di Indonesia

Esther mengungkapkan, kinerja industri TPT dalam 10 tahun terakhir, ekspornya naik 3 persen, sementara impor melonjak hingga 10,4 persen.

Selain gempuran barang impor dari Tiongok, Esther melihat penurunan kinerja industri TPT antara lain disebabkan oleh penggunaan mesin industri tekstil yang sudah tua, harga produk tekstil yang tidak kompetitif dengan produk impor, kinerja perdagangan produk kain terus mengalami defisit yang kian membesar akibat impor lebih besar daripada ekspor, industri pemintalan yang mengurangi konsumsi bahan baku, pertumbuhan impor kain yang tidak diimbangi ekspor garmen telah merusak industri kain, benang dan serat, pertumbuhan konsumsi domestik yang diambil barang impor, serta regulasi yang menghambat terkait impor, arus logistik pelabuhan, dan juga limbah.

Untuk kembali menggairahkan industri TPT di Indonesia, beberapa rekomendasi INDEF antara lain perlu adanya Persetujuan Impor (PI-TPT) dengan pertimbangan dari kementerian teknis untuk kesesuaian volume dan jenis barang yang diimpor, sehingga volumenya bisa ditekan.

Baca Juga: Cotton USA Komitmen Rangkul Desainer Lokal

Selain itu, mekanisme importir produsen juga tidak dilakukan melalui PLB karena adanya dualisme otoritas. Namun untuk importasi yang dilakukan importir umum dapat dilakukan melalui PLB, tetapi diperlukan cek fisik barang oleh surveyor yang ditunjuk pemerintah ketika akan dikeluarkan dari PLB untuk memastikan kesesuaian jenis, volume dan standar harga barang.

"INDEF juga memandang perlu adanya pemberian perlindungan berupa bea masuk tindakan pengamanan (PMTB) atau safeguard bagi impor produk TPT untuk memberikan ruang pemulihan bagi industri dalam negeri. Selain itu perlu ada pembenahan prosedur di PLB, serta adanya penyetaraan parameter kualitas air limbah dengan negara lain," tandas Esther.



Sumber: BeritaSatu.com