Tahun Depan Kemhub Siapkan 26 Trayek Tol Laut

Tahun Depan Kemhub Siapkan 26 Trayek Tol Laut
Kapal Tol Laut yang sedang melakukan muat barang di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. ( Foto: Investor Daily/Rozi Amrozi )
Thresa Sandra Desfika / FER Jumat, 1 November 2019 | 16:33 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Perhubungan (Kemhub) menyiapkan 26 trayek tol laut untuk diselenggarakan pada tahun depan. Adapun anggaran subsidi yang dialokasikan untuk 26 trayek itu senilai Rp 436 miliar.

Baca Juga: Pelni Tingkatkan Muatan Balik Kapal Tol Laut

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemhub, Wisnu Handoko mengatakan, dari 26 trayek yang dimaksud, 6 trayek di antaranya bakal dilelangkan kepada perusahaan pelayaran swasta dan 20 trayek lainnya dioperasikan oleh operator BUMN melalui penugasan.

"Untuk trayek yang akan dioperasikan oleh swasta, akan kami lelangkan secara tidak mengikat pada pertengahan November 2019 ini. Diharapkan awal tahun depan bisa langsung dioperasikan," ujar Wisnu di Jakarta, Jumat (1/10/2019).

Menurut Wisnu, jumlah trayek tol laut yang bakal dioperasikan tahun depan lebih banyak dibandingkan kuantitas trayek tol laut pada tahun ini yang sebanyak 18 trayek tol laut.

"Adapun nilai subsidi tol laut yang diperkirakan terealisasi dari Januari-Desember 2019 sekitar Rp 300 miliar," jelasnya.

Baca Juga: INSA Minta Pemerintah Tetap Fokus Bangun Sektor Maritim

Wisnu Handoko menambahkan, selain menambah jumlah trayek tol laut, Kemhub juga akan meningkatkan pengawasan alur logistik tol laut sehingga bisa terhindar dari monopoli beberapa pihak. Dia mengakui, masih ada beberapa trayek tol laut yang alur logistiknya terindikasi dikuasai hanya beberapa pihak saja sehingga gagal menurunkan disparitas harga.

Wisnu menyebutkan, ada lima indikasi yang bisa mengakibatkan monopoli pada program tol laut sehingga harga barang di daerah tujuan tetap tinggi. Pertama, shipper atau forwarder menguasai booking order kontainer. Meski mereka mempunyai nama berbeda, tapi kemungkinan tetap berujung pada satu entitas. Kedua, forwarder dan consignee atau penerima bisa merupakan pihak yang sama. Ketiga, pemain forwarder yang melayani hanya itu-itu saja sehingga daya saing kurang kompetitif menyebabkan harga tinggi.

Baca Juga: Pelaksanaan Tol Laut Harus Ada Pengawasan

"Keempat, hanya ada koperasi TKBN (tenaga kerja bongkar muat) yang layani di satu pelabuhan. Lalu, kelima, consignee yang sudah dapat barang banyak seharusnya jual harga murah karena sudah disubsidi. Namun, bisa saja di satu wilayah hanya ada satu toko besar sehingga bisa menentukan harga sekehendaknya," imbuh Wisnu.

Wisnu menambahkan, pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin mengatasi masalah-masalah itu dengan pembenahan sistem pemesanan maupun berkoordinasi bersama pihak-pihak terkait.

"Misalnya kami akan mengeluarkan surat edaran agar KSOP (kantor syahbandar dan otoritas pelabuhan) mewajibkan jasa pengurusan transportasi atau forwarder untuk mencantumkan daftar biaya pengurusan mereka dari gudang hingga ke consignee," ungkap Wisnu Handoko.



Sumber: BeritaSatu.com