Menperin Minta Kemdag Cabut Izin Impor Cangkul

Menperin Minta Kemdag Cabut Izin Impor Cangkul
Menteri Peridustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. ( Foto: Beritasatu Photo / Whisnu Bagus )
Whisnu Bagus Prasetyo / WBP Jumat, 8 November 2019 | 17:51 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Perindustrian (Kemperin) meminta Kementerian Perdagangan (Kemdag) menutup keran impor cangkul mengingat industri dalam negeri dinilai mampu.

"Saya sudah minta Bu Gati (Dirjen Industri Kecil Menengah dan Aneka Kemperin) untuk mengkomunikasikan ke Kementerian Perdagangan agar izin impor cangkul ditutup," kata Menteri Perindistrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita ditemui media usai memimpin rapat Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) di di Kantor Kemperin Jakarta, Jumat (8/11/2019).

Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan setelah Kemdag menutup impor, maka industri perkakas termasuk cangkul di dalam negeri akan berkembang. "Produksi dalam negeri sudah siap," kata Agus Gumiwang Kartasasmita.

Menurut Agus, persoalan impor cangkul juga terletak pada kesadaran off taker-nya (pembeli). Jika pembeli mengedepankan industri dalam negeri, maka industri cangkul lokal akan tumbuh. "Ini yang menjadi PR pemerintah. Kita semua punya pandangan yang sama dan idealisme yang seragam dimana kita mendorong tumbuhnya industri dalam negeri," kata Agus Gumiwang Kartasasmita.

Menperin menyampaikan bahwa yang menjadi sorotan pemerintah adalah soal semangat menumbuhkan industri dalam negeri, mengingat cangkul bukan produk yang sulit untuk diproduksi. "Memang harus ada kesadaran masing-masing dari kita, bahwa produk-produk kita sudah siap termasuk dari sisi kualitasnya. Kedua, kita harus bangga terhadap produk sendiri. Pacul kan deviasi teknisnya seperti apa, jadi berilah kesempatan untuk industri nasional,” ungkap Menperin.

Dalam kesempatan yang sama Dirjen IKM dan Aneka Kemperin Gati Wibawaningsih mengatakan, saat ini kemampuan cangkul industri kecil 500.000 per tahun, sementara industri besar 2,5 juta per tahun, sehingga total produksi dalam negeri 3 juta unit per tahun. Adapun kebutuhan cangkul di dalam negeri mencapai 10 juta unit. Meski masih ada defisit 7 juta unit kata dia, pemerintah optmistis dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri pada 2021. Syaratnya, izin impor cangkul ditutup.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2019 di Jakarta, Rabu (6/11/2019), mengritik pengadaan pacul (cangkul) impor. "Coba dibuat strategi mendesain industri-industri usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di negara kita, misalnya urusan pacul, cangkul, masa masih impor?" kata Presiden.

Dengan barang-barang sederhana itu masih diimpor, tambah dia, maka yang diuntungkan adalah negara asal barang impor tersebut.



Sumber: BeritaSatu.com