Pelanggaran Batas Muatan di Jembatan Timbang Menurun

Pelanggaran Batas Muatan di Jembatan Timbang Menurun
Petugas menghitung kendaraan yang melintas di Jembatan Timbang, Losarang, Indramayu, Jawa Barat. ( Foto: Antara )
Thresa Sandra Desfika / FER Jumat, 8 November 2019 | 17:59 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Perhubungan (Kemhub) mencatat adanya tren penurunan pelanggaran truk yang memasuki jembatan timbang selama periode Januari-Oktober 2019. Dari total 1,8 juta truk yang masuk ke jembatan timbang hanya 31 persen yang melanggar batas dimensi dan muatan, sisanya 69 persen memenuhi ketentuan.

Baca Juga: 2021, Jalan Tol dan Penyeberangan Bebas Truk ODOL

Direktur Prasarana Transportasi Darat Kemhub, Risal Wasal menjelaskan, sejak adanya peningkatan pengelolaan dan pengawasan jembatan timbang oleh pemerintah pusat serta koordinasi dengan pemangku kepentingan (stakeholders) lain, tingkat pelanggaran dari kendaraan yang masuk ke jembatan timbang mengalami penurunan.

"Ini bahkan dulu trennya itu lebih banyak yang melanggar. Tapi, kalau Januari-Oktober 2019 malah berbalik, lebih banyak yang sesuai ketentuan dibandingkan yang melanggar. Adapun yang sesuai ketentuan 1,1 juta truk dan yang melanggar sekitar 700.000 kendaraan," ungkap Risal di Jakarta, Jumat (8/11).

Baca Juga: Penertiban Truk ODOL Genjot Bisnis Angkutan Barang

Risal menjelaskan, pihaknya memang berupaya meningkatkan kinerja jembatan timbang sehingga fungsinya bisa dirasakan oleh masyarakat. Hal tersebut sebagai langkah Kemhub dalam merealisasikan bebas kendaraan bermuatan lebih dan melanggar dimensi pada 2021.

Selain mengoptimalkan jembatan timbang, lanjut Risal, pihaknya juga akan memastikan jalan tol bebas truk bermuatan dan berdimensi lebih pada 2020 dengan memasang jembatan timbang portable. "Seluruh jalan tol akan bebas truk odol (over dimension over load) pada tahun depan," lengkap Risal.

Lebih jauh, Risal menuturkan, secara bertahap penanganan truk odol bakal dilakukan ke lintas penyeberangan. Mulai Februari 2020, pihaknya memberlakukan kebijakan bebas kendaraan odol di lintasan penyeberangan Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk.

Baca Juga: Paksakan Muatan Berlebih, Pelaku Usaha Ikut Merugi

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi, meminta para pemilik barang dan truk untuk bersama-sama dengan pemerintah berkomitmen menjalankan program bebas kendaraan odol sehingga negara bisa mengalokasikan anggaran untuk membangun sektor lain ketimbang terus memperbaiki jalan yang rusak akibat kendaraan odol.

"Saya meminta kepada pihak-pihak yang terkait bahwa persoalan odol ini merupakan tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita terlambat menyadari, bahwa hal ini dapat merugikan banyak pihak, tidak hanya mengakibatkan korban jiwa namun juga negara turut dirugikan," tandas Budi.




Sumber: BeritaSatu.com