95% Anggota Aprindo Sudah Go Digital

95% Anggota Aprindo Sudah Go Digital
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) Roy Mandey. (Foto: Beritasatu.com / Vividha Jati)
Lenny Tristia Tambun / MPA Senin, 11 November 2019 | 16:44 WIB


Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (Aprindo), Roy Nicholas Mandey mengatakan jumlah anggota Aprindo sudah mencapai sekitar 600 pengusaha retail. Dengan jumlah toko mencapai 45.000  yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Dari jumlah tersebut, sudah ada 95% anggota Aprindo yang sudah menerapkan digitalisasi. Mereka mengikuti perkembangan zaman dan teknologi yang sekarang ini sudah menuntut harus serba digital.

“Hampir 95% anggota Aprindo sudah memiliki toko online. Mereka disebut peretail offline yang memiliki online. Atau peretail omni channel. Dengan kata lain, offline harus punya online, dan online juga harus punya toko offline,” kata Roy Mandey kepada SP, Jumat (8/11/2019).

Dengan adanya serbuan e-commerce atau toko online, Roy Mandey memastikan tidak menggerus keberadaan toko retail modern yang merupakan toko offline. Sebab, hingga hari ini, belum ada toko online, meski sudah unicorn atau decacorn yang mendapatkan keuntungan atau sudah menghasilkan margin profit.

“Semuanya masih burning money. Walaupun unicorn, ya itu dikarenakan capital injection-nya yang besar sampai 1 miliar  dolar AS. Atau dikarenakan permodalannya terus meningkat sehinga disebut unicorn atau decacorn. Jadi kita belum terlalu khawatir dengan online, karena mereka masih kecil. Mereka masih mencari bentuk mana yang paling baik atau fit. Kita belum lihat ada perubahan perilaku konsumen yang pindah dari offline ke online memang,” terang Roy Mandey.

Masih banyak konsumen yang menyukai berbelanja offline. Seperti produk kesehatan, susu bayi, sayur mayur hingga pakaian. Sebab mereka bisa melihat dengan pasti.

Bukti lainnya, toko retail modern belum tergerus oleh toko online, berdasarkan pada BPS 2018, kontribusi retail modern terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) adalah 10,41% dengan nilai Rp 1.544 triliun. Sedangkan online nilainya Rp 447 triliun atau sepertiganya dari offline.

“Jadi kondisinya kita belum tergerus, tetapi kita harus waspada. Kita harus menjaga. Bahkan mustinya pemerintah secepatnya mengeluarkan undang-undang mengenai e-commerce. Karena sampai hari ini belum ada,” ujar Roy Mandey.

Sementara keberadaan toko retail modern sudah dikawal dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Artinya, toko retail modern telah memiliki aturan untuk menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan yang mengatur pajak. Lalu diatur juga mengenai keaslian produk dan bagaimana cara mengembalikan produk atau mendapatkanya. Sedangkan toko online belum memiliki aturan mengenai SNI dan pajak.

“Kita harapkan segera segera ada aturan yang mengatur toko online ini. Kalau memang belum bisa dalam bentuk UU, ya bisa diatur dengan Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Perdagangan yang bisa diubah-ubah sewaktu-waktu. Yang penting ada aturan dulu,” tukasnya.



Sumber: Suara Pembaruan