Perlu Langkah Konkret untuk Penuhi Kebutuhan Migas Dalam Negeri.

Perlu Langkah Konkret untuk Penuhi Kebutuhan Migas Dalam Negeri.
Seminar nasional bertema "Kuasai Sektor Energi Mulai Sekarang" yang diselenggarakan oleh Amru Syndicate bersama Rumah Energi di Jakarta, Selasa, 12 November 2019. ( Foto: Istimewa )
Asni Ovier / AO Selasa, 12 November 2019 | 16:40 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan akan menindak tegas pihak-pihak yang menghalangi program pemerintah, khususnya di bidang migas. Sikap tegas tersebut dinilai wajar disampaikan Presiden Jokowi lantaran kebutuhan migas dalam negeri sampai saat ini masih mengandalkan impor.

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Nasional (Unas) Suryono Efendi mengatakan, pemerintah harus menyiapkan langkah-langkah konkret untuk memenuhi kebutuhan migas dalam negeri. Sebab, kata dia, sampai saat ini kontribusi energi minyak bumi terhadap pendapatan nasional tidak sebanding dengan impor minyak bumi.

"Hal ini terjadi karena kebutuham BBM dalam negeri hanya mampu dipenuhi oleh pemerintah tidak lebih dari lima puluh persen saja," katanya dalam seminar nasional bertema "Kuasai Sektor Energi Mulai Sekarang" yang diselenggarakan Amru Syndicate bersama Rumah Energi di Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Sementara itu, pengamat energi, Hari Apriatno mengatakan, pemerintah perlu mendukung upaya berdikari dalam sektor migas. Langkah awal yang dapat dilakukan adalah dengan menaikkan anggaran hingga mencukupi kebutuhan untuk berkembangnya para ilmuwan.

"Tanpa dukungan dan keberpihakan yang nyata itu sulit diharapkan terciptanya lompatan kemajuan ilmu dan teknologi di Indonesia," tegasnya.

Pandangan serupa juga disampaikan pengamat kebijakan publik IBSW, Nova Andika. Dia mengatakan, keberpihakan terhadap kebijakan publik berorientasi kepada pelayanan orang banyak harus ditunjukkan oleh pemerintah dalam berbagai regulasi.

"Perlu stimulasi dan dorongan dari pemerintah agar tercipta kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya kebersamaan dalam menangani masalah bersama," ujarnya.

Sedangkan, pengamat ekonomi dari Global Institute, Hendrajit mengatakan, keamanan energi mutlak harus dimiliki oleh negara mana pun dan sampai kapan pun. "Dalam membahas keamanan energi kata kuncinya adalah 4A, yaitu availability, accessibility, acceptability, dan affordabillity," ujarnya.



Sumber: Suara Pembaruan