Luncurkan Kartu Prakerja, Pemerintah Siapkan Dana Rp 10 T

Luncurkan Kartu Prakerja, Pemerintah Siapkan Dana Rp 10 T
Ketua umum Partai Golkar yang juga Menteri Kordinator Perekonomian Airlangga Hartarto saat wawancara khusus dengan Berita Satu Media Holdings, di Jakarta, Minggu 10 November 2019. ( Foto: Suara Pembaruan / Joanito De Saojoao )
Novy Lumanauw / YUD Selasa, 12 November 2019 | 19:04 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah akan menyiapkan dana sebesar Rp 10 triliun bagi 2 juta pemegang Kartu Prakerja yang akan mengikuti program pendidikan dan vokasi di berbagai Balai Latihan Kerja (BLK) milik swasta, Kementerian/Lembaga (K/L), dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Program Kartu Prakerja akan diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), setelah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres), pada Januari 2020 mendatang.

Berdasarkan Perpres, pemerintah berencana membentuk Project Management Office (PMO) yang bertugas menyeleksi dan memantau pelaksanaan Program Kartu Prakerja. .

“Rencananya akan menggunakan sistem berbasis digital dan berbasis kartu. Sebanyak 500 ribu itu berbasis kartu dan yang 1,5 juta digital. Pemanfaatannya adalah untuk triple skilling untuk up-skilling, re-skilling, dan pelatihan itu sendiri,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Ia mengatakan, program pelatihan yang akan diterapkan, yaitu melalui kerja sama dengan lembaga-lembaga pelatihan, baik yang dimiliki swasta, Kementerian/Lembaga, dan BUMN.

“Sesuai arahan Bapak Presiden, pemerintah akan mengembangkan sistem supply and demand dari segi kebutuhan lapangan pekerjaan,” katanya.

Disebutkan, Kartu Prakerja, baik yang berbasis kartu maupun digital selain memberikan manfaat many to many, juga multi to multi.

“Jadi, manfaatnya berbeda dengan kartu lain yang hanya bersifat satu arah,” katanya.

Disebutkan, apabila pesertanya banyak, maka program pelatihan juga akan ditingkatkan. Namun, lanjutnya, pemerintah akan membuat mekanisme tentang tata cara melakukan tracking dan memberikan pelatihan kepada para pengajar di lembaga pelatihan yang terakreditasi.

“Dengan sistem online, sebetulnya kita juga mencoba menyusun program berbasis kepada kuota, sehingga bagi yang mendaftar di kota besar maupun kota kecil, kesempatan untuk ikutnya sama. Dan pemerintah menyiapkan dana pelatihan yang sifatnya terbuka. Jadi ada pelatihan yang seminggu misalnya untuk barista kopi mungkin ongkosnya jauh lebih murah daripada pelatihan coding yang butuh waktu 3-6 bulan,” katanya.

Komite Cipta Lapangan Kerja

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, dalam waktu dekat akan membentuk Project Management Office (PMO) yang bertugas menyeleksi dan memantau pelaksanaan Kartu Prakerja.

Kebijakan itu ditempuh berdasarkan pertimbangan bahwa pengimplementasian program ini bersifat lintas K/L.

“Bapak Presiden meminta agar koordinasi program ini berada di bawah Kemenko Perekonomian,” katanya.

Perpres terkait pelaksanaan program ini akan menetapkan kriteria penerima manfaat. Disebutkan, penerima manfaat Kartu Prakerja mengacu pada UU Ketenagakerjaan yaitu warga masyarakat berusia di atas 18 tahun dan yang sedang tidak bersekolah.

“Jadi diharapkan program ini bisa komplementer untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Bapak Presiden memberikan arahan bahwa Perpres ini akan diberi judul kepada tim yang kita sebut sebagai Komite Cipta Lapangan Kerja,” kata Airlangga.

Menurut Airlangga titik pelatihan berlokasi di seluruh Indonesia, yaitu di semua Balai Latihan Kerja (BLK) dan pusat pelatihan milik swasta.

“Kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi 6%, maka akan tercipta lapangan kerja antara 2,5-3 juta. Nah, itu kalau berdasarkan pertumbuhan ekonomi. Lainnya adalah safety net,” kata Airlangga.



Sumber: Investor Daily