Wamenlu Minta DPR Ikut Perjuangkan Isu Sawit ke Parlemen UE

Wamenlu Minta DPR Ikut Perjuangkan Isu Sawit ke Parlemen UE
Petani kelapa sawit. ( Foto: Antara / Wahdi Septiawan )
Natasia Christy Wahyuni / WBP Selasa, 12 November 2019 | 22:13 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar meminta anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ikut memperjuangkan isu sawit ke parlemen Uni Eropa (UE). Mahendra juga mengakui telah mengirimkan surat kepada UE untuk mempertanyakan diskriminasi sawit dari blok tersebut.

“Kita menolak diskriminasi ini dan akan lawan, tapi kembali kalau bapak dan ibu sebagai anggota parlemen dalam hubungan di sana berkomunikasi baik di tingkat Eropa maupun negara anggota, seperti Polandia, Belanda. Mohon setiap kali boleh kami titipkan isu ini bisa diperjuangkan,” kata Mahendra saat rapat kerja (raker) perdana dengan Komisi I DPR di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Pernyataan itu disampaikan Mahendra untuk menanggapi penyampaian pandangan anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, yang menyebutkan adanya anggota parlemen Polandia yang menawarkan diri untuk menentang larangan kelapa sawit di Eropa. “Mereka bisa mejadi jembatan untuk meng-counter larangan kelapa sawit dan lebih mengangkat olive oil (minyak zaitun) daripada kelapa sawit,” ujar Nurul.

Terkait hal itu, Mahendra justru berharap Nurul dan anggota DPR lainnya yang memperjuangkan hal tersebut. Pasalnya, Ditjen Perdagangan Komisi Eropa sendiri sudah mengeluarkan tinjauan resmi bahwa kelapa sawit tidak berbeda dari segi keberlanjutan secara lingkungan maupun ukuran lain dibandingkan dengan minyak nabati lainnya.

Dia mengatakan sawit masih lebih bagus dari pada kacang kedelai (soybean), tapi tidak lebih jelek dari minyak bunga matahari (sunflower). Tapi kajian itu malah dikesampingkan oleh UE dalam mengambil keputusan politiknya.

“Kalau bapak ibu (anggota DPR) sempat melihat pendalaman, research, sudah ada di google atau search engine. Beberapa dokumen yang bocor dari internal Komisi Eropa sebenarnya menyatakan bahwa sawit sama saja dengan seluruh minyak nabati lain,” kata Mahendra.

Mahendra menambahkan semua jajaran kementerian dan lembaga (K/L) dan stake holder sawit di Indonesia terus bekerja untuk melawan diskriminasi tersebut. “Jadi kalau boleh kami justru mau titip sebaliknya karena yang paling, terus terang, diskriminatif terhadap sawit Indonesia di UE adalah parlemen Eropa,” tandasnya.

Mengenai surat yang dikirimkannya kepada UE, Mahendra menyampaikan pesan tegas kepada UE agar dalam melakukan perundingan harus berbasis kepada good faith (itikad baik). Dia mengatakan Indonesia mempertanyakan alasan pengabaian atas analisis UE sendiri terkait sawit yang dilakukan di tengah-tengah perundingan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) antara Indonesia dan UE.

“Jadi menimbulkan pertanyaan mendesak bagi kita. Ini sebenarnya semua dilakukan dengan itikad baik atau tidak? Karena analisis perhitungan evaluasi yang mereka lakukan sendiri oleh bidang yang mereka tugaskan dan percayai, malah tidak diperhatikan saat berunding dengan kita,” kata Mahendra.

Saat ditanya apakah Indonesia mempertimbangkan untuk meninjau kembali CEPA dengan UE, Mahendra menyatakan menunggu tanggapan dari UE terlebih dulu atas suratnya.



Sumber: Suara Pembaruan