Pemerintah Diminta Perbaiki Tata Niaga Nikel

Pemerintah Diminta Perbaiki Tata Niaga Nikel
Kegiatan penambangan di Sulawesi. GA Photo/Mohammad Defrizal (Foto: ga photo / Mohammad Defrizal)
Rangga Prakoso / FER Kamis, 14 November 2019 | 20:11 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah diminta segera memperbaiki tata niaga nikel agar lebih menguntungkan bagi penambang nikel nasional. Hal ini seiring dengan laporan dari pelaku usaha mengenai harga beli nikel yang tidak mengikuti ketentuan dari pemerintah terkait Harga Patokan Mineral (HPM).

Baca Juga: Pemerintah Tak Akan Larang Ekspor Nikel

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, mengatakan, tata niaga yang dimaksud mengenai transaksi nikel antara penambang dan smelter. Menurutnya, diduga ada praktik tidak sehat dan harus segera diselesaikan.

"Saya usul agar Komisi VI segera memanggil menteri terkait agar mengatur tata niaga yang berpihak kepada merah putih, bukan ke smelter-smelter,” kata Andre di Jakarta, Kamis (13/11/2019).

Andre menuturkan, praktik tidak sehat itu diduga melibatkan perusahaan surveyor yang bertugas menilai tingkat kadar nikel. Dari laporan yang diterimanya, surveyor tersebut bukan perusahaan yang telah ditunjuk pemerintah.

"Logikanya ada harga patokan, tapi smelter begitu percaya diri berani menekan pengusaha lokal. Berarti ada kekuatan dibelakangnya, kami akan investigasi, kalau perlu buat panja," tegasnya.

Di awal 2020 mendatang bijih nikel dilarang ekspor. Artiannya hanya terserap di dalam negeri. Namun sayang, menjelang batas waktu ekspor itu tata niaga dalam negeri belum menguntungkan pelaku tambang. Keluhan tata niaga nikel disampaikan oleh Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI).

Bahkan, disebutkan adanya dugaan kartel yang membuat harga jual beli nikel rendah. Dugaan itu telah dilaporkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sejak tiga bulan lalu.



Sumber: BeritaSatu.com