Kebijakan tentang Nikel Dinilai Selalu Tak Konsisten

Kebijakan tentang Nikel Dinilai Selalu Tak Konsisten
Ketua Dewan Pembina Institute for Democracy, Security and Strategic Studies, Bambang Darmono. ( Foto: Istimewa )
Asni Ovier / AO Kamis, 21 November 2019 | 22:06 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Saat menghadiri acara pemberian penghargaan Indonesia Mining Association (IMA), Rabu (20/11/2019), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, dirinya optimistis bahwa permasalahan defisit neraca perdagangan akan selesai dalam tiga tahun jika hilirisasi mineral, khususnya nikel, berjalan dengan baik. Pernyataan Presiden itu dikeluarkan di tengah fenomena karut marut kebijakan tentang nikel belakangan ini.

Pemerintah melalui Kementerian ESDM pada 30 April 2018 mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 25/2018 yang antara lain mengatur ekspor nikel ore kadar 1,7% ke bawah. Kebijakan ini ditempuh untuk mendorong para penambang membangun smelter, yang biayanya sangat mahal, dengan batas waktu sampai 11 Januari 2022.

Penambang meyakini kebijakan ini sebagai jalan tengah yang komprehensif agar kehendak UU Nomor 4/2009 tentang Minerba dapat dilaksanakan. Tetapi, dengan pertimbangan cadangan nikel yang hanya tinggal 7-8 tahun, pemerintah mengeluarkan Permen ESDM Nomor 11/2019 sebagai perubahan Permen ESDM Nomor 25/2018 yang bertujuan mempersingkat waktu ekspor menjadi 31 Desember 2019.

“Percepatan ini kontan membuat gaduh pernikelan nasional. Namun, yang membuat lebih gaduh dan memicu ketidakpastian di kalangan penambang nikel yang merupakan pengusaha yang sedang membangun smelter, adalah keputusan dan pernyataan pemerintah yang mengeluarkan larangan ekspor nikel ore 1,7% mulai 29 Oktober 2019. Pernyataan itu dikeluarkan secara lisan serta tanpa disertai pertimbangan dan alasan yang dapat dipahami,” ujar Ketua Dewan Pembina Institute for Democracy, Security and Strategic Studies, Bambang Darmono, di Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Menurut Bambang, jika melihat pernyataan Sekjen Asosisiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey di berbagai media, tersirat bahwa keputusan itu tidak mewakili penambang nikel. Keputusan tersebut diperkirakan terkait dengan pernyataan pemerintah yang mengatakan telah terjadi peningkatan signifikan pengapalan nikel ore, yang semula pada kisaran 20 kapal/bulan menjadi 100-130 kapal/bulan.

“Negara dirugikan sangat besar. Sayangnya, tidak dijelaskan mulai kapan peningkatan tersebut terjadi dan apa hubungannya dengan Permen ESDM Nomor 11/2109. Dalam pernyataan lisan tersebut juga diperintahkan jajaran terkait untuk tidak menerbitkan izin dan pelayanan ekspor kepada kapal yang sudah tiba maupun sedang dalam proses pemuatan. Tindakan ini sangat merugikan penambang,” ujar Bambang.

Dikatakan, apa pun argumentasinya, penambang sulit memahami keputusan tersebut, karena terkait dengan perhitungan finansial, kepercayaan, dan penyelelesaian smelter yang sedang dalam proses. Menurut Bambang, para penambang juga berusaha untuk dapat memahami kebijakan tersebut, apalagi demi kepentingan mobil listrik yang gencar dipromosikan pemerintah.

“Tetapi, tentu saja asalkan pemerintah menerbitkan kebijakan tentang tata niaga nikel yang transparan, akuntabel, dan aplikabel. Setelah larangan ekspor per 29 Oktober 2019 keluar, tidak hanya kalangan penambang yang tergabung dalam APNI yang keberatan, ketidakpastian sesungguhnya juga muncul di antara pemangku kepentingan ekspor nikel ore lainnya, termasuk di dalam pemerintahan,” ujarnya.

Menurut Bambang, harga nikel kadar 1,7% yang dikehendaki APNI adalah harga patokan mineral (HPM) yang ditetapkan pemerintah berdasarkan harga internasional. Tuntutan APNI ini bukan tidak berdasar, tetapi dihitung dari beban penambang untuk seluruh biaya produksi ditambah biaya angkut, pajak-pajak, dan royalti kepada pemerintah sebesar 5%.

“Inkonsistensi justru datang dari pemilik smelter yang berkewajiban menyerap nikel berkadar 1,7%. Mereka hanya mau membeli dengan harga US$ 15 dan tidak peduli terhadap HPM. Dalam kondisi tertentu, mereka bahkan tidak mau membelinya. Sebuah situasi yang sangat sulit dihadapi para penambang,” kata Bambang.

Hal penting lain terkait tata niaga nikel yang dikeluhkan penambang adalah surveyor. Pemerintah telah menunjuk lima surveyor, yaitu Sucofindo, Surveyor Indonesia, Carsurin, Geo Service, dan Anindya. Kenyataannya, lima surveyor itu hanya digunakan oleh penambang, sementara pemilik smelter menggunakan surveyor yang mereka kontrak sendiri.

Dijelaskan, dalam tata niaga yang tidak mengikat seperti ini, pihak yang dirugikan sudah pasti para penambang. Akibatnya yang ditimbulkan adalah penolakan terhadap nikel ore yang siap dibeli dari penambang.

Dalam situasi ini, kata Bambang, hanya ada dua pilihan bagi penambang, yakni menerima dengan harga murah atau memberikan nikel ore secara cuma-cuma. Menerima karena kalau tidak penambang harus mengeluarkan biaya operasi dan pengiriman baru. Sebaliknya, apabila menolak pasti akan memberikan ore cuma-cuma kepada pemilik smelter.

“Apabila fenomena kisruh kebijakan nikel ini benar, inkonsistensi terhadap kebijakan pemerintah terus terjadi. Suka atau tidak, pemerintah harus berdiri di tengah, bijaksana, dan adil. Rencana Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang akan melakukan investigasi merupakan langkah tepat dan bagus,” ujar Bambang.

Namun, dia mengingatkan, hasil dan keputusan KPPU seteah investigasi itu harus dipatuhi semua pihak dan dijadikan bahan oleh pemerintah untuk menyusun kebijakan tata niaga nikel yang transparan, akuntabel, dan aplikabel agar isu kartel nikel tidak terus menguat.

Pemerintah juga harus menjadikan tata niaga nikel sebagai instrumen pemaksa yang memungkinkan hilirisasi nikel terwujud. Untuk itu, kata Bambang, pemerintah harus mampu melakukan pengawasan dan pengendalian secara serius dengan integritas tinggi.

“Semua pihak hendaknya memahami bahwa optimisme Presiden Jokowi untuk hilirisasi merupakan optimisme terhadap obsesi dan cita-cita bersama. Sangat luhur apabila Indonesia terbebas dari ekspor mineral, termasuk nikel, dan hukum rimba pernikelan Indonesia dapat dihilangkan,” ujarnya.



Sumber: Suara Pembaruan