Presiden dan Wapres Pimpin Langsung Pengembangan Ekonomi Syariah

Presiden dan Wapres Pimpin Langsung Pengembangan Ekonomi Syariah
KH Maruf Amin. ( Foto: Antara / Rivan Awal Lingga )
Aichi Halik / AHL Rabu, 27 November 2019 | 20:34 WIB

Malang, Beritasatu.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan, Presiden Joko Widodo telah berkomitmen untuk memperbaiki dan mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah.

Hal itu disampaikan Ma'ruf dalam sambutannya pada kegiatan International Halal and Thayyib Conference 2019 di Universitas Brawijaya (UB), Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (27/11/2019).

"Bapak Presiden bersama saya akan memimpin langsung upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dan akan memperkuat Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) melalui revisi Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016," tegas Ma'ruf.

Menurut Ma'ruf, usulan revisi Perpres akan mencakup perluasan lingkup keuangan syariah. Kemudian diperluas menjadi lingkup ekonomi dan keuangan syariah, serta perubahan struktur kelembagaan dengan presiden sebagai ketua dan wakil presiden sebagai ketua harian.

"Semakin terbangunnya kerangka regulasi ekonomi dan keuangan syariah yang memadai serta perbaikan ekosistem yang semakin mendorong meningkatnya partisipasi sektor swasta dalam mengembangkan keuangan syariah di Indonesia," ujar Ma'ruf.

Wapres mendorong agar keuangan syariah terus dikembangkan sebab capaiannya di Indonesia masih jauh dari potensi yang dimiliki.

Hingga Januari 2019, Ma'ruf mengungkapkan, market share keuangan syariah di Indonesia mencapai 8,6 persen. Jumlah ini termasuk perhitungan pada perbankan dan asuransi.

"Dan khusus untuk perbankan syariahnya baru mencapai 5,6 persen," kata Ma'ruf.

Tak hanya perbankan syariah, dana sosial syariah juga masih jauh dari potensi yang dimiliki. Penilaian ini tetap berlaku meski pengumpulan zakat di Indonesia tumbuh dengan baik. Menurutnya, zakat berhasil berkembang lebih dari 25 persen per tahun selama setengah dekade terakhir.

Ma'ruf mengungkapkan, pengumpulan zakat, infak, sedekah (ZIS) nasional melebihi target Rp 8 triliun pada 2018.

"Sayangnya, jumlah tersebut hanya 3,5 persen dari perkiraan potensi zakat nasional sebesar Rp 230 triliun," ujar Ma'ruf.



Sumber: BeritaSatu TV