Menteri ESDM: Belum Ada Rencana Penyesuian Tarif Listrik di 2020

Menteri ESDM: Belum Ada Rencana Penyesuian Tarif Listrik di 2020
Ilustrasi jaringan listrik. ( Foto: Antara )
Rangga Prakoso / WBP Rabu, 27 November 2019 | 21:47 WIB

Jakarta, Beritasatu.com- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan belum ada rencana menerapkan penyesuaian tarif listrik di awal 2020 mendatang. Meskipun penyesuian tarif listrik merupakan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2014-2019. Penyisiran data pelanggan listrik bakal dilakukan kembali guna memastikan subsidi tepat sasaran.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan mekanisme penyesuaian tarif listrik dilakukan setiap tiga bulan. Penyesuaian tersebut berdasarkan usulan dari PLN. Namun dia menegaskan hingga saat ini belum ada usulan dari perusahaan listrik plat merah tersebut. Selain itu dia mengungkapkan pemerintah mempertimbangkan daya beli masyarakat dan daya saing industri dalam melakukan penyesuaian tarif listrik.

"Sejauh ini kami belum menerima usulan dari PLN. Belum ada langkah-langkah untuk melaksanakan. Kita juga harus memperhatikan kondisi saat ini bagaimana. Banyak pertimbangan harus kita lakukan," kata Arifin Tasrif dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Rabu (27/11).

Arifin mengungkapkan penyesuian tarif listrik merupakan kesepakatan dengan Badan Anggaran DPR periode 2014-2019. Kala itu disepakati pencabutan subsidi pelanggan listrik dengan daya 900 volt ampere (VA) golongan rumah tangga mampu (RTM) di awal 2020. Selain itu di awal tahun depan pun mekanisme tarif adjusment pelanggan nonsubsidi mulai diberlakukan. Hanya saja dia menegaskan belum ada rencana melakukan penyesuian tarif listrik tersebut. "Kami harus mendalami lagi mengenai data (pelanggan). Harus kami sisir lebih presisi lagi sehingga memang bisa menerapkan kebijakan ini secara tepat," ujar Arifin Tasrif.

Sementara itu Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto menghormati keputusan DPR periode sebelumnya. Namun dia meminta pemerintah menunda rencana pencabutan subsidi pelanggan 900 RTM. Pasalnya carut marut data riil pelanggan masih terjadi. Oleh sebab itu diperlukan lagi pendataan ulang pelanggan subsidi dan non subsidi. "Kami mendesak penangguhan pencabutan subsidi listrik 900 RTM sebelum adanya pendataan secara akurat terkait jumlah pelanggan rumah tangga mampu dan tidak mampu," tutur Arifin Tasrif.

Sugeng mengakui penundaan pencabutan tersebut akan berimplikasi terhadap subsidi energi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Namun dia mengungkapkan ada mekanisme APBN Perubahan yang bisa digunakan pemerintah. " Mekanismenya mungkin APBN-P. Tapi tentunya akan pelajari dulu subsidi APBN 2020 untuk apa saja," ujar Arifin Tasrif.

Pelanggan 900 VA sejak 2016 silam dibagi dua kategori yakni rumah tangga mampu dan kurang mampu. Pelanggan rumah tangga kurang mampu masih menikmati subsidi. Namun penerima subsidi itu merujuk pada catatan masuk dalam data Tim Nasional Percepatan Penanggunan Kemiskinan (TNP2K). Adapun total pelanggan 900 VA mencapai 24 juta pelanggan. Dari jumlah itu sekitar 6,9 juta pelanggan termasuk golongan rumah tangga mampu.



Sumber: BeritaSatu.com