BTP Dinilai Bisa Dorong Direksi Pertamina Bekerja Profesional

BTP Dinilai Bisa Dorong Direksi Pertamina Bekerja Profesional
Basuki Tjahaja Purnama ( Foto: Basuki Tjahaja Purnama Channel )
Yustinus Paat / AO Rabu, 27 November 2019 | 22:39 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Peneliti Alpha Research Database Indonesia, Ferdy Hasiman menilai penetapan mantan gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjhaja Purnama (BTP) alias Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina memberi angin segar bagi jajaran direksi untuk bekerja secara profesional mengolah bisnis hulu-hilir di Pertamina. Menurut Ferdy, tugas paling penting Pertamina ke depan adalah menaikan produksi dan lifting minyak nasional, membangun kilang minyak untuk mengurangi impor yang membenani keuangan negara.

"Selama periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi, ada satu atau dua direktur utama Pertamina yang sebenarnya memiliki niat baik memperbaiki manajemen internal dan eksternal, tetapi gagal karena masuknya intervensi nonkorporasi ke internal Pertamina," ujar Ferdy di Jakarta, Rabu (27/11/2019).

Ferdy menyebutkan, banyak sekali intervensi non-korporasi, termasuk dari mafia migas di Pertamina. Para mafia migas, kata dia, juga tak ingin direksi-direksi Pertamina berjuang membangun kilang-kilang migas dalam negeri, seperti peremajaan kilang Cilacap atau kilang Balongan, karena menutup ruang gerak meraka dalam mencari untung dari impor migas.

"Intervensi nonkorporasi juga bisa datang dari politisi atau DPR yang sering meminta jatah dana corporate social responsibility (CSR) atau dana tunjangan hari raya (THR) melalui pintu belakang, seperti yang terjadi dalam kasus mantan politisi Partai Demokrat, almarhum Sutan Batugana, pada masa pemerintahan SBY. Risikonya, Pertamina tidak bisa mengolah dana CSR dengan baik untuk meningkatkan standar hidup rakyat lingkar tambang," terang dia.

Menurut Ferdy, penetapan BTP sebagai komisaris Utama Pertamina dalam konteks ini sangat penting. Pasalnya, BTP memiliki pengalaman melawan politisi dan birokrat yang mencoba bermain-main memburu rente dari keuangan daerah. BTP juga berani melawan monopoli pengusaha yang menghambat penataan kota, seperti penataan Pasar Tanah Abang.

"BTP juga memiliki cara brilian tanpa melanggar aturan membangun Taman Kota di DKI Jakarta dengan dana CSR korporasi. BTP tak diragukan ditakuti para mafia dan politisi karena dia bersih, berani, teliti dan detail. Apalagi di Pertamina secara psikologis, BTP adalah orang terdekat Presiden Jokowi. Keberadaan BTP sebagai Komisaris Utama memberikan jaminan keamanan kerja bagi direksi. Direksi semestinya tak takut lagi dengan intervensi nonkorporasi di Pertamina," ungkap dia.

Ferdy menilai intervensi non-korporasi baik dari mafia atau politisi ini justru membuat jajaran direksi Pertamina tidak bisa bekerja profesional mengolah bisnis hulu-hilir migas dan berakibat pada turunnya produksi minyak Pertamina. Padahal, kata Ferdy, sejak awal masa pemerintahannya, Presiden Jokowi sudah memberikan hak kelolah blok migas terbesar, Blok Mahakam (Kalimantan Timur) dari Tota E&P (Prancis) dan Blok Rokan dari Chevron Pacific Indonesia ke Pertamina.

"Namun, di bawah operator Pertamina, produksi minyak dan kondensat Blok Mahakam pada kuartal I 2019, hanya sebesar 38 MBOPD dan produksi gas sebesar 726 MMSCFD. Padahal, tahun 2016, produksi minyak Blok Mahakam masih mencapai 53.000 BOPD dan gas 1.640 MMSCFD," jelas dia.

Ferdy juga menilai kolaborasi BTP dan Budi Gunadi Sadikin (wamen BUMN/mantan Dirut Bank Mandiri dan Dirut INALUM) juga bisa memberi jaminan bagi Pertamina jika beberapa bulan atau tahun ke depan menerbitkan global bound atau mencari dana segera untuk ekspansi bisnis di hulu-hilir migas. Menurut dia, penetapan BTP sebagai Komisaris Pertamina justru menambah kepercayaan investor domestik dan global jika saja Pertamina menerbitkan obligasi atau mencari dana segar.

"Pasalnya, pasar percaya, BTP adalah orang bersih, mampu membendung intervensi non-korporasi yang mengganggu bisnis hulu-hilir Pertamina. Pasar percaya, jika memberikan utang ke Pertamina, uang mereka tak hilang karena dibawa mafia. Pasar percaya, BTP bisa membantu Pertamina agar menjadi perusahaan bersih dan mampu bersaing dengan perusahaan sejenisnya di kancah global," tutur dia.

Lebih lanjut, Ferdy mengatakan kehadiran BTP sebagai Komisaris Utama Pertamina juga sangat membantu, karena kebijakan-kebijakan strategis, seperti jika Pertamina ingin mengakuisisi ladang migas di luar negeri harus melalui meja komisaris. Komisaris utama bisa menilai aksi korporasi ini menguntungkan atau tidak.

"Kasus korupsi pembelian ladang migas di luar negeri beberapa tahun silam yang melibatkan mantan Dirut Pertamina, Karen Agustiawan tentu menjadi preseden buruk bagi Direksi Pertamina. Direksi bisa saja memiliki keinginan membeli ladang-ladang migas di luar negeri untuk menaikan produksi migas dan mengurangi ketergantungan pada impor, namun menjadi takut jika saja ada perbedaan perhitungan atau valuasi harga suatu saat yang menyebabkan dia harus berhadapan dengan aparat penegak hukum," kata dia.

Menurut Ferdy, BTP bisa mengevaluasi keputusan direksi ini tepat atau tidak. Apalagi BTP merupakan orang yang teliti dan taat aturan. Segala urusan terkait kepentingan rakyat selalu bersandar pada aturan. BTP, kata Ferdy bisa menilai dengan jeli apakah keputusan direksi untuk ekspansi itu benar atau tidak.

"Jika sudah dapat jaminan kepastian dari Komisaris Utama, tak perlu ada ketakutan lagi bagi direksi untuk mengambil keputusan melakukan ekspansi. Jadi, secara bisnis dan korporasi, kehadiran BTP justru lebih banyak menguntungkan Pertamina ke depan," ujar Ferdy.



Sumber: Suara Pembaruan