Presiden: Ekonomi Tumbuh 5% Harus Disyukuri

Presiden: Ekonomi Tumbuh 5% Harus Disyukuri
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2019 di Jakarta, 28 Nov. 2019. ( Foto: Antara / Aditya Pradana Putra )
Primus Dorimulu / HA Jumat, 29 November 2019 | 02:57 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa dalam kondisi global yang serba tidak menentu dan terjadinya perlambatan ekonomi di seluruh dunia, fakta perekonomian Indonesia bisa tumbuh di atas 5% harus disyukuri.

Dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia di Jakarta, Kamis (28/11/2019) malam, Presiden mengatakan di kelompok G-20, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih nomor tiga yang terbaik.

“Kita harus bersyukur negara kita masih diberi pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Bahkan kalau dibandingkan dengan negara-negara G-20, kita ini masih di ranking ketiga. Kalau tidak bersyukur kita ini kufur nikmat, tidak mensyukuri,” kata Presiden kepada peserta pertemuan yang terdiri dari jajaran petinggi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kepala daerah, pimpinan DPR dan sejumlah menteri.

Presiden melanjutkan bahwa di G-20, Indonesia hanya kalah dari Tiongkok dan India.

“Kita di atas Amerika Serikat. Kalau tidak berysukur, sekali lagi kufur nikmat,” ujarnya.

Tekanan global yang dihadapi Indonesia memang tidak mudah, tetapi dampaknya masih bisa dikendalikan berkat koordinasi yang kompak antara BI, OJK, dan Kementerian Keuangan, imbuhnya.

Dalam pertemuan belum lama ini dengan Kristalina Georgieva, managing director Dana Moneter Internasional (IMF) yang baru, Presiden diingatkan soal kelesuan ekonomi global yang akan berlanjut tahun depan.

“Tahun depan hati-hati, kemungkinan yang namanya pertumbuhan ekonomi global masih akan turun, jadi harus memiliki strategi-strategi yang sangat khusus dan spesifik agar bisa keluar dari terpaan turunnya pertumbuhan ekonomi,” kata Presiden mengutip Georgieva.

Namun masalah perlambatan laju pertumbuhan ini bukan hanya dihadapi Indonesia.

“Semua negara mengalami, dari plus tujuh menjadi minus ada, dari empat turun jadi dua ada, empat turun jadi hampir nol ada, di dekat-dekat kita,” kata Presiden.

Salah satu strategi utama untuk menggenjot pertumbuhan adalah dengan meningkatkan peran swasta. Menurut Presiden, kontribusi APBN terhadap perekonomian hanya 14-16%, sementara sisanya dari swasta.

“Oleh sebab itu berkali-kali saya sampaikan swasta itu berikan lebih dulu kalau ada peluang, ada opportunity, ada kesempatan. Hati-hati, jangan sedikit-sedikit diambil BUMN,” kata Presiden.

Kalau swasta tidak mampu megerjakan karena rate of return yang rendah, barulah BUMN mengambil alih dengan penyertaan modal negara (PMN). Jika BUMN juga tidak mau, pemerintah yang akan turun tangan mengerjakan.

Strategi Khusus
Guna mendorong laju pertumbuhan yang lebih kencang di masa jabatannya yang kedua, Presiden mengatakan sudah menyiapkan sejumlah strategi utama.

“Pertama, lima tahun ke depan pembangunan SDM menjadi fokus dan prioritas pemerintah. Yang kedua, pembangunan infrastruktur akan diteruskan dengan menyambungkan jalan tol yang ada ke kawasan pertanian, kawasan industri, kawasan pariwisata dan sentra-sentra nelayan,” kata Presiden.

“Yang ketiga, penyederhanaan regulasi yang segera ini nanti bulan Desember kita akan mengajukan omnibus law kepada DPR, dan Januari kita akan mengajukan omnibus law kedua kepad DPR, sehingga terjadi sebuah kecepatan dalam dunia usaha bila ingin menanamkan modalnya.”

Upaya melalui legislasi ini disebut oleh presiden sebagai Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja.

“Karena muaranya dari setiap inevestasi adalah cipta lapangan kerja, karena masih 7 juta masyarakat kita yang berada pada posisi pengangguran,” kata Presiden.

“Yang keempat, penyederhanaan birokrasi. Mohon maaf kalau di sini ada eselon 4 dan eselon 3, kita akan pangkas itu mulai tahun depan.”

Namun, Presiden berjanji bahwa penghapusan jabatan eselon 3 dan 4 itu tidak akan berdampak pada gaji yang bersangkutan karena tujuannya adalah mengurangi prosedur birokrasi.

Upaya kelima adalah serangkaian tindakan konkret untuk mengatasi defisit neraca perdagangan dan neraca berjalan agar tidak mengganggu nilai tukar rupiah.



Sumber: BeritaSatu.com