Penyelesaian Aturan Turunan UU TKI Molor

Penyelesaian Aturan Turunan UU TKI Molor
Direktur Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN), Ditjen Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Eva Trisiana. ( Foto: beritasatu.com / Edi Hardum )
Siprianus Edi Hardum / EHD Jumat, 29 November 2019 | 00:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah selalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) rencananya menyelesaikan penyusunan aturan turunan Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI) pada November 2019 ini namun molor sampai waktu yang bisa ditentukan.

“Target kami sih sebelum akhir tahun 2019 ini tuntas. Desember 2019 ini selesai,” kata Direktur Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN) Kemnaker, Eva Trisiana, kepada Beritasatu.com, Kamis (29/11/2019).

Eva mengatakan, penuntasan penyusunan aturan UU tersebut memang tidak seperti yang dibayangkan sejak awal. “Kami harus lakukan koordinasi, menyamakan persepsi antara insan dari berbagai kementerian dan lembaga setingkat kementerian,” kata Eva.

Eva mengatakan, sebagian besar aturan itu telah disusun dan sudah di meja Presiden untuk ditandatangani. Sebagiannya sudah di Kementerian Hukum dan HAM untuk disinkronisasi.

Yang masih dibahas dalam penyusunan, kata dia, adalah soal aturan mengenai sanksi, aturan mengenai atase ketenagakerjaan, dan aturan untuk perlindungan anak buah kapal. “Masih ada perdebatan. Jadi perlu waktu,” kata dia.

Eva mengatakan, ia dan timnya serta tim dari kementerian terkait seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Kementerian Perhubungan terus bekerja keras. “Pasti tuntas penyusunan aturan-aturan turunan UU tersebut,” kata dia.

Ia mengatakan, semula jumlah aturan turunan UU tersebut sebanyak 20-an buah, namun setelah dalam perkembangan diskusi penyusunan hanya 10 buah aturan turunan.

Semua UU ada pelaksana atau aturan turunannya. Pasalnya, hampir semua undang-undang tidak mengatur ke hal-hal yang detail. Kalau sebuah UU tidak mempunyai aturan pelaksana maka UU yang bersangkutan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.

 



Sumber: Suara Pembaruan