Penerimaan Negara Rendah, Tim Ekonomi Presiden Jokowi Belum Bekerja Baik

Penerimaan Negara Rendah, Tim Ekonomi Presiden Jokowi Belum Bekerja Baik
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) dan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto (kedua kanan). (Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
Rully Satriadi / RSAT Senin, 2 Desember 2019 | 09:23 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Rendahnya realisasi penerimaan negara jelang akhir tahun 2019 menunjukkan kinerja tim ekonomi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum mampu bekerja dengan baik, karena yang terjadi adalah penurunan terus. Pasar pun masih harap-harap cemas menunggu perubahan dan langkah dari pemerintah.

Menurut pengamat ekonomi INDEF, Andri Satrio Nugroho, ada sejumlah poin yang bisa dibaca dari belum tercapainya target penerimaan negara.

Pertama, adanya pelemahan daya beli yang bisa dilihat dari rendahnya realisasi pendapatan pajak PPN Dalam Negeri yang turun 2,4% (Januari-Oktober) atau lebih dibandingkan periode sama di tahun lalu.

"PPn dalam negeri ini merupakan kontributor terbesar terhadap penerimaan pajak," kata Andri dalam keterangan tertulis yang diterima Beritasatu.com, Senin (2/12/2019)..

Kedua, adanya pelemahan industri domestik yang terlihat dari PPh badan yang turun sebesar 0,7%. Lebih detil, sektor dengan kontribusi penerimaan pajak terbesar yaitu industri pengolahan turun sebesar 3,5%. Sektor yang mendukungnya seperti perdagangan juga tumbuh rendah sebesar 2,5%.

"Secara makro, kombinasi rendahnya daya beli domestik dan melemahnya industri dalam negeri mampu menurunkan penerimaan pendapatan dari pajak secara signifikan," katanya.

Lebih lanjut, Andri menyebut inflasi yang rendah saat ini masih belum meningkatkan daya beli masyarakat. Ini terlihat dari upah riil yang masih stagnan.

Di sisi lain, industri masih melihat apakah ada perubahan regulasi dalam tahun transisi saat ini. Ditambah juga melihat kondisi global saat ini yang masih belum memberikan kepastian mengenai belum turunnya tensi perang dagang. "Sehingga menahan kemampuan untuk ekspansi bisnisnya," kata Andri.

Andri tidak mau masuk terlalu jauh mengenai kinerja para menteri Jokowi. Namun dia menyesalkan keberadaan menteri-menteri di periode lalu yang tak memiliki kompetensi sesuai dengan kementerian yang dipimpin.

"Kita cukup menyesalkan karena beberapa jabatan strategis diisi oleh parpol non latar belakang sesuai dengan kementerian," kata Andri.

Untuk diketahui, jajaran tim ekonomi kabinet kali ini justru dipimpin oleh petinggi partai politik, Airlangga Hartarto. Pada periode lalu, Airlangga menjabat Menteri Perindustrian. Saat masih dipimpin Airlangga, kementerian itu secara terbuka mengakui investasi di industri pengolahan nonmigas (manufaktur) hanya mencapai Rp 226,18 triliun sepanjang 2018, atau merosot 17,69% dari capaian tahun 2017 sebesar Rp 274,8 triliun.
Di sisi lain, secara politik, Airlangga kini dihadapkan dengan perhelatan Munas Partai Golkar yang dipimpinnya. Berbagai suara miring dari kader Golkar sendiri mewarnai isu-isu pemberitaan. Hal itu terjadi akibat dugaan intervensi dan paksaan dari kubu Airlangga terhadap pengurus daerah. Khususnya menyangkut siapa ketua umum partai yang berikutnya.

Terkait penerimaan negara sendiri, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan realisasi penerimaan pajak hingga Oktober 2019 baru mencapai Rp 1.173,9 triliun atau hanya 65,7% dari target APBN 2019. Menkeu menyampaikan hal itu dalam rapat dengan DPR pada 18 November lalu. Realisasi defisit APBN mencapai 1,8% terhadap PDB. Padahal disain defisit di APBN adalah 1,84 persen atau hanya tersisa ruang defisit 0,4 poin.



Sumber: BeritaSatu.com