Jokowi Janji Tindaklanjuti Keluhan Pengusaha Pelayaran

Jokowi Janji Tindaklanjuti Keluhan Pengusaha Pelayaran
Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto. ( Foto: Beritasatu )
Novy Lumanauw / MPA Rabu, 4 Desember 2019 | 17:59 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan secepatnya menindaklanjuti keluhan para pelaku usaha sektor pelayaran, yang tergabung dalam Indonesia National Shipowner Association (INSA).

Presiden Jokowi juga mengapresiasi usulan yang disampaikan INSA terkait diperlukannya coast guard untuk mencegah terjadinya dualisme penegakan hukum di laut, suku bunga pinjaman, dan tol laut.

“Semua langsung direspons. Dan, Bapak Presiden menyampaikan kepada kami akan secepatnya ditindaklanjuti,” kata Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (4/12).

Ia mengatakan, pada pertemuan yang dihadiri Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, pengusaha pelayaran menyampaikan kepada Presiden Jokowi terkait investasi asing, pelaksanaan pengawasan keamanan dan penegakan hukum di laut.

Carmelita berharap pemerintah hanya membuka pintu bagi investasi asing untuk jenis-jenis kapal khusus berteknologi tinggi. “Investasi asing diharapkan hanya untuk kapal-kapal khusus saja, kapal-kapal berteknologi tinggi seperti kapal drilling,” kata Carmelita.

Ia menyebutkan, sejak tahun 2005 armada nasional tumbuh signifikan dan pada tahun ini jumlahnya telah mencapai 27.200 unit. Oleh sebab itu, pemerintah diharapkan lebih mengedepankan investasi dalam negeri.

“Pengusaha Indonesia sudah memiliki banyak kapal. Pada tahun ini saja, terdapat sekitar 27.200 unit yang terdiri atas berbagai jenis kapal. Jumlah kapal itu sudah mampu mencukupi kebutuhan pelayaran di dalam negeri,” jelas Carmelita.

Selain itu, lanjutnya, INSA juga menyampaikan permasalahan terkait banyaknya lembaga penegak hukum di laut.

“Kami berbicara mengenai coast guard yang selama ini sudah dipertanyakan oleh anggota-anggota kami. Mengapa coast guard sampai sekarang belum ada. Yang ada Bakamla, KPLP dan Polair. Kami berharap Presiden mau memberikan satu penegak hukum saja,” kata Carmelita.

Banyaknya lembaga penegak hukum di laut, diakui Carmelita, sangat memberatkan para pengusaha pelayaran.

“Kenapa memberatkan, karena selama ini kami sering diberhentikan sehingga menimbulkan cost of logistic, seperti konsumsi bahan bakar menjadi lebih banyak. Mestinya, kapal kita tiba dalam waktu satu atau dua hari, tapi mengalami perpanjangan karena di-stop-stop," katanya.

Ia berharap adanya kesatuan institusi terkait penjagaan laut dan pantai di Indonesia agar tidak menimbulkan kesan dualisme di bidang penegakan hukum.

“Jangan sampai ada dualisme atau tigalisme penegakan hukum di laut. Sebab ini memberatkan anggota-anggota kami,” kata Carmelita.



Sumber: Investor Daily