Menteri BUMN Erick Thohir Perlu Lakukan Perombakan di Garuda

Menteri BUMN Erick Thohir Perlu Lakukan Perombakan di Garuda
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) bersama Menteri BUMN Erick Thohir (kanan) menggelar konferensi pers terkait penyelundupan motor Harlery Davidson dan sepeda Brompton menggunakan pesawat baru milik Garuda Indonesia di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis 5 Desember 2019. (Foto: Suara Pembaruan / Joanito De Saojoao)
Yustinus Paat / AO Sabtu, 7 Desember 2019 | 22:40 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir perlu melakukan perombakan total jajaran direksi maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Perombakan tersebut penting agar Garuda menjadi perusahaan yang sehat secara bisnis dan mampu memperbaiki kinerja keuangan perseroan.

“Jika jajaran direksi Garuda tidak dirombak, saya pesimistis bisnis dan pelayanan penerbangan Garuda akan menjadi lebih baik. Orang-orang lama ini tak mampu mengatasi keuangan dan sudah mengenal bisnis Garuda sejak lama. Dengan memperbaiki bisnis dan kinerja, Garuda baru bisa melayani penerbangan domestik dan internasional dengan baik," ujar peneliti Alpha Research Database Indonesia Ferdy Hasiman di Jakarta, Sabtu (7/12/2019).

Ferdy menilai, sulit mengharapkan kinerja Garuda yang bersih jika direksinya masih memiliki bisnis sampingan, seperti yang terjadi dengan kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton ilegal. Menurut dia, Dirut Garuda ke depan harus orang jujur dan memiliki visi bisnis penerbangan yang baik.

"Dirut Garuda harus memiliki ketulusan bekerja dan mampu membenahi keuangan Garuda Indonesia. Dirut harus orang yang tidak bermain-main dengan bisnis sampingan dan lupa tugas pokok membenahi keuangan dan pelayanan Garuda," ujar dia.

Kasus yang melibatkan Dirut Garuda Indonesia, Ari Ashkara, kata Ferdy, adalah sebuah "kecelakaan besar". Ferdy menduga kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton ilegal hanya satu kasus yang terbuka. Jika diinvestigasi serius, kata dia, pasti banyak kasus sejenis yang melibatkan petinggi Garuda.

“Saya mengajurkan agar Menteri BUMN Erick Thohir membentuk tim melakukan audit terhadap praktik-praktik bisnis atau cara-cara yang lazim terjadi dalam bisnis Garuda. Praktik-praktik bisnis itu, seperti charter pesawat dan sistem sewa atau rental (leasing) pesawat ke leasor yang dilakukan Garuda selama ini. Garuda ini banyak rental pesawat. Tukang rentalnya untung, Garudanya tiarap," kata dia.

Ferdy mencontohkan pada 2018, dari total 202 unit pesawat, yang dimiliki Garuda hanya 22 unti pesawat, dan sisanya sebanyak 180 unit pesawat adalah rental ke perusahaan-perusahaan leasing (pembiayan) pesawat. Menurut dia, biaya sewa pesawat Garuda yang mencapai Rp 15,2 triliun atau 33,57% dari total beban operasional penerbangan pun perlu dijelaskan ke publik.

"Sementara untuk biaya sewa pesawat tak kalah besar. Pada 2018, Garuda membayar sewa pesawat dari Export Development Canada sebesar Rp 733 miliar (unit pesawat tidak diinformasikan dalam laporan keuangan 2018), membayar sewa pesawat dari Mitsuis Leasing Capital sebesar Rp 3,3 miliar untuk 46 unit pesawat dan IBJ Verena Finance Rp 7 miliar untuk 50 unit pesawat. Masih banyak lagi perusahaan-perusahaan leasing lain yang harus dibayarkan Garuda setiap tahun. Total biaya leasing pesawat pada 2018 sebesar Rp 1,04 triliun," jelas Ferdy.

Lebih lanjut, Ferdy mengatakan, sebagai risiko tidak memiliki direktur yang visioner dan memiliki perhatian khusus terhadap perusahaan, Garuda terus ditimpa kerugian. Sejak 2014, kata dia, Garuda mengalami kerugian besar. Pada 2014, Garuda mengalami kerugian sebesar Rp 5,1 triliun, pada 2017 merugi sebesar Rp 2,2 triliun, dan pada 2018 sebesar Rp 2,78 triliun.

"Sementara, beban operasional penerbangan sangat besar, pada 2017 sebesar Rp 34,6 triliun dan 2018 meningkat sebesar Rp 38 triliun. Kerugian ini memang dipompa oleh biaya operasional penerbangan Garuda, termasuk pembelian avtur, pembelian perangkat lunak dan keras pesawat. Pada 2018, biaya bahan bakar, termasuk avtur (43,57%) sebesar Rp 19 triliun dan biaya sewa," ujar dia.

Risiko kinerja keuangan dan manajemen yang buruk, kata Ferdy, membuat harga tiket menjadi naik. Menurut dia, untuk kategori Asia Tenggara, Garuda termasuk maskapai penerbangan paling mahal dan bisa saja Garuda melakukan kartel tiket melalui kerja sama dengan maskapai lain untuk menaikan harga.

"Kenaikan tiket pesawat berdampak buruk terhadap perekonomaian. Sektor pariwisata adalah bagian yang paling berdampak dari mahalnya harga tiket. Padahal, pemerintahan Presiden Jokowi sedang gencar mendorong pembangunan pariwisita, termasuk mendesain 10 destinasi pariwisata untuk menambah devisa negara. Tanpa melakukan lompatan besar, kinerja keuangan Garuda Indonesia tidak akan pernah berubah," kata dia.

Ferdy memandang pergantian dirut Garuda menjadi kunci perubahan. Menurut Ferdy, salah satu tokoh yang dipertimbangkan untuk mengisi posisi Dirut Garuda adalah ,antan Menteri ESDM Ignatius Jonan yang memiliki pengalaman dan kinerja apik di PT Kereta Api dan menjadikan kereta sebagai moda transportasi terbaik. Jonan juga pernah menjabat menteri perhubungan dan menteri ESDM.

"Di kedua kementerian itu, Jonan termasuk salah satu menteri periode pertama Jokowi yang sukses dan memiliki banyak gebrakan baik di perhubungan maupun di ESDM. Meskipun dirasa turun kelas, untuk menyelamatkan keuangan Garuda, saya berharap Jonan bersedia menahkodai Garuda agar menjadi perusahaan penerbangan yang bersih," kata Ferdy.



Sumber: Suara Pembaruan