Draf Omnibus Law Masuk DPR Januari 2020

Draf Omnibus Law Masuk DPR Januari 2020
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ( Foto: Beritasatu )
Triyan Pangastuti / FMB Rabu, 18 Desember 2019 | 14:09 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah akan memasukkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) omnibus law pada awal Januari. Sebelumnya pemerintah menargetkan mulai memasukkan draf sebelum DPR memasuki masa reses yang dimulai hari ini, Rabu (18/12/2019).

Menteri Airlangga Hartarto mengatakan draf omnibus law perpajakan dan cipta lapangan kerja akan diajukan ke DPR secara bersamaan usai masa reses dan kemudian akan langsung masuk tahap pembahasan.

Meski begitu ia memastikan bahwa RUU omnibus law sudah masuk dalam Prolegnas tahun 2020 dengan pembahasan yang ditargetkan akan rampung dalam waktu tiga bulan terhitung sejak RUU masuk lembaga legislatif.

"ya tentu surat presiden (surpes) sesudah prolegnas, prolegnas baru disepakati paripurna terakhir kemarin dan hari ini DPR sudah reses. DPR baru masuk lagi Januari tanggal 16 Januari," ujar Airlangga usai acara Kadin Talks di Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Airlangga mengatakan bahwa dampak omnibus law antara lain adalah perbaikan ekosistem dan perbaikan iklim investasi dan berusaha dengan menyelesaikan permasalahan bottlenecking dalam birokrasi. Kemudian terkait ketenagakerjaan, administrasi pemerintahan pusat sampai ke daerah dan utama rezim hukum untuk berbisnis.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengatakan saat ini tengah menyosialisasikan mengenai omnibus law kepada seluruh dunia usaha sebab implementasi omnibus law nanti banyak berkaitan dengan dunia usaha.

Oleh karena itu diskusi antarpelaku usaha diharapkan akan selesai 26 Desember dan berbagai sarannya akan diserahkan kepada Pemerintah.

"Sebetulnya pembahasan berjalan terus tapi final semua di tanggal 26 Desember, kami kemudian kita adakan 1,2 kali FGD dan finalnya akan kita berikan kepada pemerintah awal Januari," jelasnya.

Menurutnya target dari pemerintah, draf akan masuk DPR pada pertengahan Januari. Meski begitu ia meyakini bahwa melalui omnibus law beragam perizinan dapat dipermudah masalah overlapping di pemerintah daerah dan pemerintah pusat bisa diatasi.

Kemudahan perizinan akan memberikan kepastian, sehingga investor tidak perlu melakukan perizinan ke kementerian masing-masing daerah.

"Saya memiliki keyakinan yang tinggi jika ini berjalan EODB (Ease of Doing Business/Indeks Kemudahan Berbisnis) akan naik rangking dan investasi akan naik. Ini harus dilakukan jika tidak, makin banyak yang relokasi pabrik," tuturnya.

Omnibus law adalah strategi reformasi regulasi agar penataan dilakukan sekaligus terhadap banyak peraturan perundang-undangan. Penerapan Omnibus Law, yaitu menghilangkan tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan, mengefisienkan proses perubahan/pencabutan peraturan perundang-undangan; dan menghilangkan ego sektoral yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Jika berdasarkan pembahasan, telah diidentifikasi (tentatif) sebanyak 11 kluster, 82 UU, dan 1194 pasal yang akan terdampak oleh Omnibus Law.



Sumber: Investor Daily